Laporan Utama 6 (Siswa Erupsi)

 

Siswa Korban Erupsi Gunung Agung di SMP Cipta Dharma

Beda Kurikulum, Siswa Jadi Canggung

 

Wakil Kepsek SMP Cipta Dharma diapit siswa korban erupsi Gunung Agung. Dari kiri: Budi, Adit, Rai Yasa, Intan, Putri

Semenjak Gunung Agung ditetapkan ke dalam level waspada bulan September lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Bali langsung mengeluarkan kebijakan agar semua sekolah (dengan radius terdekat) di Bali menerima siswa korban erupsi tanpa syarat. Himbauan ini langsung mendapat respon dari SMP Cipta Dharma. Hingga kini, tercatat 10 siswa korban erupsi (dari posko Banjar Perumahan Chandra Asri dan Posko Kesambi) diterima di SMP Cipta Dharma. Uniknya, hampir semua pelajar ini canggung bersekolah di SMP Cipta Dharma karena perbedaan kurikulum.

Menurut A.A. Ngurah Gede Puja Utama (Ketua Posko Banjar Perumahan Asri), kecanggungannya siswa pengungsi disebabkan oleh dua faktor yaitu lingkungan baru dan kurikulum baru. Jadi, kecanggungan siswa menjadi ganda. Di samping minder karena lingkungan baru, juga dipicu oleh perbedaan kurikulum. “Makanya, kami sangat hati-hati membujuk mereka agar mau bersekolah di sini. Kami memerlukan waktu seminggu lebih sebelum mereka memutuskan mau bersekolah di sini,” ujarnya dengan serius.

Hal berbeda dikemukakan oleh Dra. Ni Luh Susilawati, M.Pd. Menurutnya, perbedaan dua budaya (desa dan kota) juga menjadi faktor lain sebagai pemicu. Ia menjelaskan bahwa siswa di desa memiliki mental rata-rata pemalu dan canggung. Oleh karena itu, mereka harus terus dimotivasi agar cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. “Lupakan faktor-faktor penghambat itu. Tanggung jawab kita ialah menyelamatkan pendidikan mereka di tengah goncangan psikologis akibat dilanda bencana,” terang Kepala SMP Cipta Dharma ini dengan nada optimis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sekolah “sementara” tugasnya menjaga semangat belajar si anak. Kalau hanya tinggal di pengungsian berbahaya bagi si anak. Takutnya, mereka kehilangan motivasi untuk belajar. “Menjaga motivasi belajar jauh lebih penting dibandingkan membenturkan mereka dengan alasan perbedaan kurikulum,” imbuhnya.

Senada dengan hal ini, Ketut Serawan S.Pd (Waka Humas SMP Cipta Dharma) mengatakan bahwa idealnya kurikulum dalam satu provinsi sebaiknya sama. Jika kenyataan berbeda seperti sekarang, kita cukup prihatin. Namun demikian, kita harus memaklumi keadaan ini karena dalam situasi darurat. “Cuma kasihan. Secara tak sengaja, perbedaan kurikulum menambah beban mental si anak,” paparnya.

Bercermin dari kasus ini, Serawan menyarankan agar ke depan pemerintah daerah (Bali) introspeksi diri dalam memutuskan sebuah kurikulum. Para pejabat dinas sebaiknya bermusyawarah secara matang demi keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak. 

Hal serupa juga dikemukan oleh Susi. Ia mengakui bahwa tumben  sekarang ada kurikulum berbeda-beda dalam satu provinsi, yang membawa dampak keruwetan. Ke depan, ia berharap kasus perbedaan kurikulum ini tidak terulang lagi. “Kita tidak ingin ada perang politik tentang pendidikan di tingkat atas, yang justru merugikan siswa,” paparnya. (Gung Is)