Asal-Usul Nama Nusa Penida

Simpang Siur Nama Nusa Penida: Dari Batu Kapur, Pandita Hingga Memati-mati

Oleh

I Ketut Serawan

          Anda mungkin salah satu orang yang sering bolak-balik ke Pulau Nusa Penida? Entah untuk urusan berwisata, bisnis, pulang kampung dan atau urusan lainnya. Akan tetapi, pernahkan terlintas di pikiran Anda, dari mana sesungguhnya asal muasal penamaan “Nusa Penida” itu? 

       Mungkin beberapa ada yang sudah tahu. Sebagian pura-pura tahu. Sebagian yang lainnya memilih cuek, alias masa bodoh. Sisanya, memilih tersinggung, karena dianggap tidak punya kerjaan mengungkit-ngungkit nama yang sudah ada. Kok, kayak hasil kuesioner aja!

Mirip dengan seorang artis yang sedang naik daun, nama Nusa Penida (sekarang) memiliki nilai yang layak untuk dipergunjingkan. Hah, kayak gosip selebriti aja! Bukan hanya karena pulau ini melejit sektor pariwisatanya, melainkan beberapa objek wisatanya masuk top ranking dunia. Misalnya, Kelingking Beach masuk sebagai pantai peringkat 2 terbaik se-Asia dan 19 besar di dunia (versi TripAdvisor 2019). Bahkan, yang cukup menghebohkan Pulau NP menduduki peringkat 1 dunia sebagai destinasi backpacker 2020 versi Hostelworld.

Wow, amazing! Beberapa gelar tersebut menyebabkan Pulau NP mendapat perhatian dan sorotan dari masyarakat internasional. Ratusan ribu wisatawan (per hari), secara bergantian mengunjungi pulau ini untuk menikmati keindahan fisik alamnya. Kondisi alam yang unik (tebing, pantai, dasar laut, dsb.) membuat NP tersohor dan mempesona para pelancong baik domestik maupun mancanegara.          

Modal kecantikan alam dan massa (pengunjung) yang begitu besar, menciptakan daya tarik tersendiri bagi NP. Ia tidak hanya menarik dieksplorasi dari aspek fisik alamnya saja, tetapi juga menarik ditelisik dari sisi literasinya (asal-usul nama NP). Karena itulah, silsilah identitas (nama) NP sangat menarik untuk diketahui oleh para wisatawan, masyarakat umum, dan termasuk juga masyarakat setempat.

Versi Nama Nusa Penida

          Hingga sekarang nama NP masih mengalami simpang siur. Simpang siur inilah yang menyebabkan saya bingung berkepanjangan. Daripada bingung tidak ketulungan, saya datangi Mbah Google, balian internasional yang terkenal sakti itu. Saya bermaksud “nunas baos (minta petunjuk)” untuk meredakan kebingungan saya.

Dari pawisiknya, saya mendapatkan dua petunjuk yang mencerahkan. Pertama, versi kekuasaan (power). Konon “Penida” berasal dari kata “ped” dan “Ida”. Ped artinya kematian, sedangkan Ida berarti kekuasaan. Jadi, “penida” diartikan sebagai kekuasaan yang “memati-mati” atau kekuasaan yang sangat hebat (wisata.beritabali.com). 

Menurut sumber tersebut, dulu NP dikatakan memiliki wilayah kekuasaan sendiri yang terpisah dengan Bali. NP memiliki empat wilayah yang dijadikan kekuatan utama, yaitu Ped, Penida, Tunjuk Pusuh, dan Puncak Mundi. Wilayah-wilayah ini berdiri kokoh dan dikuasai oleh seorang raja yang hebat. Saking hebatnya, NP merasa mampu menguasai seluruh wilayah, termasuk menguasai Bali.  

Maka pergilah, Kerajaan Penida ke daratan (Bali). Keinginan ini tentu disambut murka kerajaan Bali. Selanjutnya, pecahlah perang antara Penida dengan Bali. Penida yang dipimpin oleh Dalem Dukut harus berperang melawan Toh Langkir dari Karangasem. Toh Langkir sendiri merupakan utusan Kerajaan Gel-Gel yang kala itu menguasai Bali.

Untuk mengalahkan kekuatan Penida, pihak Toh Langkir memakai kekuatan (taring) Besakih. Dalem Dukut kalah. Namun, sebelum Dalem Dukut meninggal, ada sebuah pesan yang ditingggalkan, “Saya terima kekalahan saya dengan syarat di kemudian hari setelah saya tidak ada, darat harus ingat dengan NP. Kapan darat tidak ingat dengan NP,  maka saat itu akan terjadi bencana besar-besaran”.

Kedua, dari versi penguasa (penjajah Belanda). Menurut kacamata barat (Belanda), nama Nusa Penida sesuai dengan keadaan tanah seluruh kepulauan ini. Dalam bahasa Bali 'penida' artinya kapur tohor (Bal. 'pamor bubuk'). Referensi ini merujuk pada H.N. van der Tuuk, Kawi Balineesch Nederlandsch Woordenboek, vol.IV., dan Batavia: Landsdrukkerij, 1912; p.19 (www.nusapenida).

Orang Belanda mengaitkan nama “penida” dengan kondisi geografi (real) Pulau NP yang dominan tanah batu kapur. Kondisi geografi ini dianggap sangat representatif untuk pulau ini. Karena hampir seluruh wilayah NP basisnya tanah batu kapur. Dominasi inilah yang (mungkin) menguatkan orang barat menyebutkan bahwa nama “penida” cocok disematkan kepada Pulau NP.

Ketiga, versi babad. Versi ini saya baca dalam buku yang berjudul Babad Nusa Penida yang ditulis oleh Jero Mangku Made Buda. Dalam buku tipis ini ditulis bahwa nama Nusa Penida berasal dari frase “manusia pandita” (Buda, 2007:1-2).  

Menurut Buda, konon pada tahun Saka 50 Ida Bhatara Siwa dan saktinya (istri) Dewi Uma turun ke bumi bersama pengikutnya seperti Tri Purusa, Catur Lokha Pala, dan Asta Gangga. Beliau tedun (berkumpul) di Bukit Mundhi. Di tempat inilah keduanya merubah raga (status), dari meraga Dewa menjadi manusia. Ida Bhatara Siwa menjelma menjadi seorang laki-laki, meraga seorang pandita yang bergelar Dukuh Jumpungan. Konon, dari penjelmaan inilah asal muasal nama Nusa Penida. Nama sebenarnya ialah Manusia Pandita. Manusia itu mengacu kepada seseorang yang bernama Dukuh Jumpungan, seorang pandita. Dari frase “manusia pandita”, lama kelamaan berubah menjadi Nusa Penida.

Lalu, Anda mungkin bertanya, versi manakah yang mendekati kebenaran? Wah, pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk dijawab! Karena masing-masing versi mempunyai dasar pembenaran tersendiri.

Kalau kita merujuk pada kronologi waktu, maka versi ketiga usianya paling tua. Karena dalam catatan babad (silsilah) NP, Dukuh Jumpungan merupakan generasi paling tua (pertama) sebelum era Dalem Dukut. Tokoh Dalem Dukut muncul ketika zamannya Dalem Sawang (generasi keempat) dalam silsilah (babad) NP (Buda, 2007:13 dan hal 51). Malah, dalam buku Babad Nusa Penida, Dalem Dukut disebutkan sebagai utusan Ida Hyang Toh Langkir untuk meredam kekuasaan Dalem Sawang yang sewenang-wenang di NP.

Sedangkan, era Belanda mungkin paling muda. Era Belanda hanya menjadi penegasan atas nama “penida” dengan mengaitkan makna kata tersebut dengan kondisi khas geografi NP, yaitu kapur tohor (pamor bubuk). Untuk memastikan makna itu, saya mencoba mencari kata “penida” di kamus bahasa Bali, menanyakan langsung kepada guru bahasa Bali dan internet, tetapi tidak menemukan makna yang dimaksud. Namun, saya yakin referensi Belanda tersebut memiliki dasar untuk menjelaskan “penida” dengan kapur tohor.

Saya tidak berani berspekulasi untuk membenarkan versi yang satu dan mengeliminasi versi yang lainnya. Ada baiknya kita mencari bukti-bukti otentik yang lebih kompleks sebelum gegabah memberikan kesimpulan. Anda mungkin memiliki bukti-bukti itu?

Nusa Penida: Simbol Power, Kehebatan, dan Kesucian

          Kompleksitas bukti mungkin penting sebagai petunjuk untuk menguatkan salah satu versi yang ada. Perihal ini menjadi tantangan bagi peneliti agar mendapatkan kajian asal-asul nama NP yang lebih intens dan rasional.         

            Bagi saya, tiga versi tersebut cukup meredam kebingungan saya selama ini. Saya tidak ingin mengukuhkan satu versi, lalu melemahkan versi lain. Saya lebih senang melihat dasar pembenaran versi dan makna yang melekat pada kata “penida”. Sekali lagi, menurut saya. Anda boleh berbeda pandangan!

            Dari tiga versi di atas, ketiganya menguatkan bahwa diksi (nama) “penida” sangat tepat. Karena ketiganya memberikan makna positif yakni simbol power, kehebatan, dan kesucian. Versi pertama (Ped dan Ida) menandakan bahwa nama “penida” bukan nama sembarangan. “Penida” mengandung ikon kekuasaan yang hebat. Dari versi ini, kita mendapat gambaran bahwa leluhur orang NP bukan orang sembarangan, melainkan orang-orang yang hebat. Dengan kata lain, sejak dulu, leluhur kita (NP) sangat diperhitungkan dalam dunia kerajaan di Bali (meskipun sejarah Bali, rasanya kurang peka dalam pencatatan histori NP).   Berikutnya (versi kedua), “penida” dihubungkan dengan kapur tohor atau pamor bubuk. Makna ini mengandung kesucian. Bukankah pamor bubuk dalam masyarakat Bali berkaitan erat dengan perlengkapan (eteh-eteh) upakara. Entah kebetulan atau disengaja, pamor bubuk merupakan perlengkapan porosan (daun sirih-Wisnu, buah pinang-Brahma, dan pamor-Siwa) yang konon melambangkan simbol tri murti. Tanpa porosan, canang konon belum bisa disebut sebagai canang.

            Menurut Rsi Bhujangga Waisnawa Putra Sara Shri Satya Jyoti, porosan juga melambangkan Tri Premana, yaitu Bayu (pikiran), Sabda (perkataan), dan Idep (perbuatan), yang membuat tubuh bernyawa dan dapat melakukan aktivitas. Begitu juga porosan menjadi nyawa atau jiwa bagi setiap persembahan (baliexpress.jawapos.com/). Pamor bubuk juga merupakan sarana mistis bagi sang balian (tapak dara) sebagai bagian dari ritual penyembuhan (sejarahharirayahindu.blogspot.com).

            Tidak hanya itu, pamor bubuk juga dihubungkan sebagai alat (baca: senjata), yang berkaitan dengan cerita meninggalnya tokoh panglima perang Kebo Iwa, yang sakti mandraguna. Ketika Kebo Iwa masuk dalam perangkap taktik Gajah Mada, ia sangat sulit untuk dibunuh. Satu-satunya senjata yang dapat membunuh Kebo Iwa adalah siraman pamor bubuk. Taburan pamor bubuk, konon membuat Kebo Iwa meninggal tanpa bekas (alias moksa).

            Saya tidak persis tahu, apakah kedahsyatan pamor bubuk itu ada korelasinya dengan makna kata “penida”? Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut.

            Versi ketiga, “penida” dikaitkan dengan manusa pandita (Dukuh Jumpungan). Pandita artinya pendeta atau orang suci. Kemungkinan besar orang NP leluhurnya berasal dari manusia pandita (orang suci). Entah benar atau tidak, itu pekerjaan para peneliti. Dalam konteks penamaan, versi ini memandang bahwa diksi “penida” memiliki makna yang suci (positif). Artinya, layak disematkan pada kata “penida”.

            Begitulah analisa saya. Mungkin ngawur, sedikit ngawur atau “aur-auran”. Terserah Anda! Atau jangan-jangan Anda mungkin memiliki interpretasi yang lebih mapan (kuat) untuk memperkaya referensi tentang asal-usul nama (Nusa) Penida.

Read More

Pulau Bandit, Nusa Penida

Nusa Penida, Pulau Bandit atau Korban “Pembanditan”?

Oleh

I Ketut Serawan

          Sebelum sektor pariwisata menggeliat (maju) seperti sekarang, Nusa Penida (NP) pernah menyandang predikat “masa lalu” yang tak mengenakkan. Misalnya, dicap sebagai daerah terisolir (tertinggal, terpencil, terbelakang), gersang atau tandus hingga sarang ilmu hitam (black magic). Yang paling tak mengenakkan lagi, NP dijuluki sebagai Pulau Bandit. Julukan ini dihembuskan oleh hampir semua penulis barat.

          Biar tidak terburu-buru panas, saya iseng-iseng membuka KBBI online. Memastikan apa sih sesungguhnya makna kata bandit. Eh, ketemulah saya dengan tiga makna utamanya yaitu penjahat, pencuri dan tokoh penjahat dalam cerita drama. “Wah, ini stigma yang memalukan!” pikir saya.

            Pikiran lugu saya langsung terbang melayang jauh ke tanah kelahiran saya, Pulau NP. Saya membayangkan bahwa dulu (waktu zaman kerajaan) NP menjadi sarang perampok, perompak, garong atau sejenis copetlah. Mungkin ada pula gangster dan preman yang saling mengkampling teritorial di NP. Misalnya, “Preman Kutu Kupret” menguasai wilayah Sakti, “Preman Mata Satu” menguasai Pantai Toya Pakeh dan lain sebagainya.

            Wah, tentu stabilitas keamanan di NP waktu itu sangat buruk. Angka kriminalitas pasti meningkat tajam. Kehidupan mengandalkan adu kekerasan, adu otot dan strategi berbuat jahat. Lalu, saya membayangkan para gerombolan preman atau garong tersebut mengancam para penguasa di NP zaman itu. Kalau jumlahnya banyak, tidak menutup kemungkinan dapat mengkudeta atau mengambil paksa kekuasaan di NP.

            Begitulah imajinasi (liar) awal saya. Untuk meredam keliaran imajinasi lebih lanjut, saya membaca penelitan sejarawan Ida Bagus Sedimen yang berjudul “Penjara di Tengah Samudra: Studi tentang Nusa Penida sebagai Pulau Buangan”.

Konon, ketertarikan Sidemen melakukan penelitian tersebut didorong dari klaim  penulisan barat yang menyebut kepulauan NP dengan nama Bandieten Eiland atau Bandit Island. Sidemen menduga bahwa julukan Pulau Bandit berkaitan erat dengan NP sebagai pulau pembuangan zaman kerajaan di Bali.

Berdasarkan beberapa sumber (Paswara Astanegara-naskah transkripsi milik Gedong Kirtya Singaraja, Rereg Gianyar-lontar milik perpustakaan Fakultas Sastra UNUD, Paswara Bangli-naskah transkripsi milik Gedong Kirtya Singaraja), NP merupakan wilayah kerajaan Klungkung, dan digunakan sebagai tempat pembuangan atau penjara bagi narapidana dari beberapa kerajaan di Bali yakni Klungkung, Gianyar dan Bangli, yang dikenakan hukuman buangan. Nusa Penida juga berfungsi sebagai koloni deportasi, sebagai tempat pembuangan seumur hidup (http://www.nusapenida).

Koloni deportasi yang dimaksudkan Sidemen ialah satu bentuk koloni yang digunakan sebagai penjara, tempat buangan, tempat kerja paksa, bagi warga negeri induk yang dikenakan hukuman pembuangan. Contohnya, Australia dan Tasmania bagi kerajaan Inggris, Siberia dan Sachalin bagi Kerajaan Rusia, dan Pulau Hokkaido bagi kerajaan Jepang. Lalu, orang-orang jahat seperti apa yang harus dibuang ke Pulau NP?

Dalam uraiannya, Sidemen mengelompokkan 4 narapidana yang dibuang ke Pulau NP. Jumlah tertinggi diisi kuota penjahat politik, seperti pemberontak, pengkhianat dan kegiatan mata-mata. Jumlahnya sangat mencolok terutama pada akhir abad XIX.

Kedua, kasus yang berhubungan dengan masalah hutang piutang, pembayaran denda, pajak dan yang sejenisnya. Namun, sulit menemukan data ini karena hukumannya relatif singkat. Ketiga, kasus pembuangan yang dihubungkan dengan sistem kepercayaan ilmu hitam. Pelanggaran kasus seperti ini biasanya dikenakan hukuman mati (dibunuh atau ditenggelamkan di laut sampai mati) dan yang paling ringan dibuang ke NP. Keempat, kasus pembuangan yang erat hubungannya dengan pelanggaran peraturan adat perkawinan, misalnya kawin dengan saudara kandung, dengan ibu/ bapak kandung, kawin dengan binatang, menjinahi istri orang lain, dan seterusnya, termasuk pula berani mengawini putri golongan bangsawan. Jumlahnya juga tidak banyak.

Sekali lagi, jumlah yang paling banyak ialah kasus tuduhan melakukan kejahatan politik. Saya berpikir, pasti Pulau NP dulu banyak dihuni oleh para politikus maaf “busuk” dari Gianyar, Bangli, dan Klungkung.

Benarkah demikian? Benarkah orang-orang yang dibuang ke NP merupakan murni politikus busuk? Keraguan ini muncul karena saya tidak mendapatkan penjelasan detail tentang faktor-faktor yang memicu kejahatan politik tersebut dalam penelitian Sidemen. Jangan-jangan tuduhan politikus busuk itu murni karena ketidaksukaan raja terhadap seseorang yang kristis dan pemberani untuk meluruskan kekeliruan raja. Bisa jadi, Kan?

Bukankah terlalu gampang bagi penguasa (raja) untuk menuduhkan seseorang dengan klaim penjahat politik. Apalagi zaman kerajaan, raja merupakan pemegang mutlak kebenaran, dengan karakter mayoritas bersifat anti-kritik.

Kalau ada masyarakat/ pejabat kerajaan sedikit berseberangan pandangan dengan raja, maka tuduhan pemberontak atau penghianat terlalu mudah bagi raja. Apa yang tidak mungkin bagi raja?

Begitu juga dengan kasus tuduhan melakukan ilmu hitam. Bukankah sangat sulit untuk membuktikannya? Namun, penguasa merasa terancam dengan keberadaan ilmu ini. Takut jika sewaktu-waktu raja atau keluarganya diserang ilmu hitam, maka musnahlah estafet kepimpinan keluarga raja.

Kapan saja, raja dapat berkenan menuduh seseorang berhendak jahat (menyerang raja dengan ilmu hitam) termasuk kepada orang baik (mungkin). Namun, jika raja memiliki rasa sentimen (tidak suka) terhadap orang yang memiliki pandangan oposisi-cukup satu kata titah, “Tangkap, seret, tenggelamkan atau buang ke Pulau NP!” Terus, siapa yang berani melawan titah raja?

Atau alasan lain, keluarga tertentu (entah pejabat/ rakyat biasa misalnya) dituduhkan menyukai putri raja. Lalu, keluarga raja merasa diremehkan atau terancam wibawanya. Maka, sangat mungkin raja akan menuduh keluarga tersebut melanggar peraturan adat perkawinan dan harus dibuang. Orang-orang mau ngomong apa, coba?

Wah, pikiran saya terus berkecamuk! Rupanya otak saya mulai dipenuhi dengan cerita-cerita raja yang pernah aku dengar dalam sandiwara radio tahun 90-an. Apa yang tidak mungkin bagi raja?

Penguasa dan Klaim Bandit

Jadi, klaim bandit pada masa kerajaan sangat mungkin dipengaruhi oleh unsur subjektif dari sikap dan cara pandang penguasa (raja). Faktor like/ dislike dari raja merupakan standar simpel untuk mengklaim bandit atau bukan bandit. Unsur subjektif ini sangat kuat mengingat penguasa sistem kerajaan bersifat langgeng. Bukan karena kemampuan menjadi seorang pemimpin.

Karena itulah, keluarga raja tidak boleh disaingi apalagi terancam. Hambatan-hambatan atas kelangsungan estafet penguasa harus dicegah sedini mungkin. Apa pun alasannya, entah rasional ataupun irasional, keluarga raja adalah titipan Tuhan untuk memerintah (bukan untuk diperintah).

Kebenaran menjadi monopoli mutlak raja. Namun, tidak semua raja berwatak demikian. Raja-raja yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, tentu memiliki kebijaksanaan dan sikap objektif (kebenaran) yang tinggi. Sebaliknya, raja-raja yang haus kekuasaan lebih dominan mengandalkan sikap subjektif.

Nah, jika benar orang-orang yang dibuang ke NP  itu memiliki moral yang baik, tetapi berseberangan dengan raja-masih etiskah menyebutnya dengan para bandit? Pertanyaan investigatif ini mungkin cocok ditujukan kepada para penulis barat tersebut. Karena merekalah yang memberikan julukan pulau para bandit.

            Lalu, apa dasarnya penulis barat berkesimpulan demikian? Saya tidak mempunyai referensi yang kuat tentang hal ini. Saya hanya mendapat kutipan hasil penelitian arkeolog Claire Holt yang berjudul “Bandit Island: A Short Exploration Trip to Nusa Penida” (dimuat Traditional Balinese Culture). Berdasarkan beberapa sumber lokal dan arsip Belanda, Holt menyebut Pulau NP sebagai wilayah yang diisi oleh orang-orang bermasalah dari pulau utama, yakni Bali.

            Di benak saya, orang-orang bermasalah yang dimaksud lebih condong kepada para penjahat politik (jika saya kaitkan dengan tulisan Sidemen). Dalam konteks sekarang, mungkin oposisi atau orang-orang yang dianggap mengancam/ menghambat ambisi penguasa (raja). Pada zaman kerajaan, saya pikir hanya orang kritis, cerdas dan pemberani yang berani berbeda pandangan dengan raja. Artinya, besar kemungkinan penjahat-penjahat politik yang dimaksudkan merupakan politikus andal pada zaman itu. Ah, tentu dibutuhkan peneliti-peneliti andal untuk mengkaji hal itu lebih lanjut.

            Sebagai orang barat (apalagi orang Belanda), barangkali mereka memiliki kesamaan dalam mengklaim kategori “bandit”. Bangsa barat (Belanda) yang pernah berkuasa (menjajah) di Indonesia mungkin saja memiliki cara pandang yang sama dengan penguasa (raja-raja di Bali). Semua yang berseberangan atau menghambat kepentingan penguasa adalah bandit. Di mata orang Belanda, Ir. Soekarno dan pahlawan-pahlawan Indonesia lainnya barangkali masuk kategori (maaf) bandit karena menghalangi kelanggengan berkuasa di Indonesia.

            Jika membaca lebih dalam penelitian Sidemen, saya tidak mencium aroma pembanditan yang mencolok di NP. Sebab, tidak ditemukan bangunan atau ruang penjara. Para narapidana itu konon dibebasliarkan. Bahkan, dikatakan menikah dengan penduduk setempat (penduduk lokal NP). Mereka dieksploitasi (sistem tanam paksa) untuk membuka lahan pertanian baru untuk mendongkrak ekspor pangan ke Klungkung daratan.

            Sebaliknya, saya justru mencium NP menjadi korban maaf “pembanditan” sejarah. Wah, kok jadinya malah serem dan ngawur, ya! Begini, dengan menjadikan NP sebagai tempat pembuangan telah menciptakan citra buruk yang melegenda. Klungkung telah menciptakan stereotip negatif terhadap Pulau NP termasuk penduduk asli setempat.

            Kedua, penciptaan stereotip ini sepertinya berhubungan (mungkin) dengan misi tendensius orang Bali daratan (Klungkung) untuk mendominasikan budaya Bali sehingga identitas orang NP menjadi hilang. Menurut Sidemen, akhir abad XIX atau awal XX, unsur-unsur kebudayaan asli NP memperlihatkan gejala kepunahan. Saya berpikir ini merupakan kejahatan (pembanditan) yang cukup memilukan.

            Ketiga, sistem tanam paksa yang dibebankan kepada narapidana untuk mendongkrak ekspor pangan dan mensejahteraan masyarakat Klungkung juga merupakan kejahatan yang tak mengenakkan bagi warga NP.

Keempat, saya tidak pernah melihat bukti-bukti sejarah (di NP) yang berkaitan dengan denyut kehidupan kerajaan di NP. Misalnya, sisa-sisa istana kerajaan, tokoh-tokoh pejabat Bali daratan yang pernah ditempatkan di NP dan lain sebagainya. Ah, mungkin saya kuper saja. Selama ini, saya hanya tahu NP hanya menyisakan pura, tanah kapur, batu kapur dan kali kering serta pohon-pohon yang tahan panas. Seolah-olah NP tidak ada dalam rangkaian denyut kerajaan di Bali. Ah, mungkinkah itu berhubungan dengan politik menghilangkan identitas masyarakat NP?

Coba Kau tanyakan pada rumput yang bergoyang! Kok, malah kayak lirik lagu Ebiet G. Ade. Yang jelas tanah, batu, kali kering dan langit NP yang persis tahu (saksi bisu) atas apa yang menimpa Pulau NP pada zaman itu.

Read More

Bisnis Jasa Transportasi Fast Boat di Nusa Penida

Pariwisata Nusa Penida Menggeliat, Bisnis Jasa Transportasi Fast Boat Kian Kompetitif

Oleh

I Ketut Serawan

Kemajuan pariwisata Nusa Penida (NP) menciptakan iklim bisnis yang kian bergairah dan kompetitif. Salah satunya ialah bisnis di bidang jasa transportasi laut yaitu fast boat (perahu cepat). Kian hari, eksistensinya semakin bertambah signifikan. Hal ini bisa dibuktikan secara kasat mata dari kroditnya arus lintas di Selat Badung per harinya, dan jumlah fisik fast boat yang parkir di tiap pelabuhan di NP.

Menurut Kasi Perkapalan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung, Komang Sudirta, per tahun 2018 jumlah boat penyeberangan Klungkung daratan-Nusa Penida tercatat sebanyak 10 boat (tahun 2004, jumlahnya hanya dua unit). Sedangkan, penyeberangan Sanur (Denpasar)-Nusa Penida mencapai 28 boat (www.nusabali.com).

Data tersebut tentu terus mengalami peningkatan. Pasalnya, jumlah kunjungan wisatawan ke NP mencapai ratusan ribu per harinya. Jumlah ini tentu harus diimbangi dengan keberadaan kuantitas boat. Kalau tidak, kelancaran arus kunjungan ke NP akan mengalami kendala. Sebab, NP tidak memiliki layanan transportasi alternatif, misalnya transportasi udara.

Artinya, bisnis fast boat (FB) memang sangat menjanjikan di NP. Hal ini mengingat NP merupakan daerah kepulauan. Sementara, FB adalah satu-satunya transportasi yang sangat difavoritkan baik oleh tamu lokal maupun mancanegara saat ini. Selain karena faktor harga yang terjangkau, waktu tempuhnya pun relatif sangat singkat. Tidak hanya itu,  servis dan kenyamanan penumpang juga terus mengalami optimalisasi dari pihak perusahaan.

Karena itulah, sejak maraknya FB keberadaan transportasi tradisional (seperti jukung penumpang bermesin) kian terpinggirkan. Pelan tapi pasti, satu per satu jukung tradisional lenyap dari peredaran. Di samping lambat, servisnya juga kurang optimal. Daya tempuhnya dari Nusa Penida-Sanur kurang lebih 2,5 jam (dengan FB hanya 40 menit). Sedangkan, dari NP ke Klungkung daratan kurang lebih 1,5 jam, hampir sama dengan daya tempuh kapal roro Nusa Jaya Abadi (FB 20 menit). Selain itu, jukung-jukung tradisional hanya melayani satu kali trip (PP) dalam sehari. Sementara, FB rata-rata tiga kali trip sehari.

Jukung tradisional juga tak memiliki ponton sehingga penumpang harus basah-basahan ketika turun dari atau naik ke jukung, terutama saat air laut pasang. Sementara, perusahaan FB rata-rata memiliki ponton (entah join atau mandiri), yang jauh lebih aman bagi para penumpang. Servis bongkar barang para penumpang pun kena biaya tersendiri pada jukung tradisional, sedangkan pada FP sudah include ke dalam tiket penumpang.

Dari segi waktu, perusahaan FB sangatlah on time. Pemberangkatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, meski dengan penumpang sedikit atau tanpa penumpang. Berbeda dengan jukung tradisional, biasanya kurang tepat waktu karena lebih mengutamakan kapasitas penumpang.

Dengan mesin automatis, kapten boat yang dilengkapi alat komunikasi canggih seperti GPS dan pendeteksi kedalaman air, jaket pelampung, dan kursi penumpang yang empuk menjadikan FB sebagai transportasi yang paling dicari oleh penumpang (wisatawan) termasuk penumpang lokal, masyarakat NP. Karena itulah, dari 4 titik pelabuhan yang di ada di NP, semuanya mengandalkan moda laut FB.

Pelabuhan Toya Pakeh mengandalkan Crown Fast Boat Cruises, Semabu Hill dan lain sebagainya. Pelabuhan Dermaga Nyuh dibedakan menjadi dua tempat yaitu Dermaga Sebelanga Banjar Nyuh yang dikuasai oleh perusahaan boat Maruti Express dan Dermaga Banjar Nyuh dihuni oleh Gogun Express, Angle Billabong, dan Dwi Manunggal. Sementara, pelabuhan Buyuk didominasi oleh Caspla Fast Boat, Gangga Express, dan lain sebagainya.

Pelabuhan keempat yaitu Dermaga Mentigi (Sampalan). Pelabuhan ini didominasi oleh perusahaan Gangga Express, ditambah Mola-Mola, Idola, dan Sekarjaya. Gangga Express dan Sekarjaya merupakan dua perusahaan boat di NP yang melayani penyeberangan ke Klungkung daratan. Sisanya, menghubungkan NP ke Sanur (atau sebaliknya).

Para pelaku pariwisata NP mengelompokkan empat pelabuhan ini ke dalam 2 sasaran trip berwisata. Pelabuhan Toya Pakeh dan Dermaga Banjar Nyuh merupakan pilihan berlabuh bagi yang ingin berwisata di wilayah NP bagian barat (trip barat). Sasaran objeknya seperti Angel’s Billabong, Kelingking Beach, Broken Beach, Budha Temple, Wall Point, Crystal Bay dan lain sebagainya.

Sementara itu, pelabuhan Buyuk dan Mentigi (Sampalan) menjadi pilihan bagi yang ingin mengambil trip timur NP, misalnya Rumah Pohon Molenteng, pura Goa Giri Putri, Pantai Atuh, Pantai Suwehan, Bukit Teletubbies dan lain sebagainya.

FB dan Paket Half/ One Day Trip

Maraknya bisnis FB sangat memudahkan wisatawan menyeberang ke Pulau NP. Kemudahan ini dipengaruhi oleh jumlah perusahaan FB yang memadai. Belum lagi, didukung oleh jumlah kepemilikan boat dan jadwal trip rata-rata 3 kali, dengan waktu yang bervariasi antara boat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, wisatawan dapat menyeberang setiap saat sesuai jadwal pemberangkatan perusahaan FB tertentu.

Kondisi tersebut menguntungkan para wisatawan yang ingin berwisata ke NP hanya dengan waktu setengah hari (half day trip) atau sehari (one day trip). Sistem half/one day trip ini meringankan biaya para wisatawan, karena tidak perlu menginap di NP. Artinya, mereka tidak memikirkan biaya akomodasi penginapan.

Biasanya paket half/ one day trip hitungannya sudah termasuk tiket FB pulang-pergi (PP). Harganya bervariasi antara travel agent satu dengan yang lainnya. Pedoman harganya tergantung dari jumlah lokasi, jumlah rombongan, fasilitas yang didapat wisatawan dan lain sebagainya.

Selain pengunjung, paket half/ one day ini menguntungkan berbagai pihak, misalnya travel agent, sopir, guide, pemilik kendaraan, perusahaan kuliner dan guide lokal.

Pemandangan paket half/ one day trip ini tampak hampir setiap hari mulai pukul 08.00-an. Jangan heran jika jam-jam ini jalanan akan dipenuhi dengan barisan kendaraan yang hendak menjemput para wisatawan di titik-titik pelabuhan yang ada di NP. Sopir dengan berbagai karakter turun ke jalanan seperti barisan konvoi. Dari yang rengas, dengang, lembut, mahir, setengah mahir, hingga kurang mahir berlomba-lomba turun ke jalan.

Ketika jam-jam penjemputan itulah, jalanan seolah-olah menjadi milik para sopir pemburu dollar tersebut. Para pengguna kendaraan yang lain dan pejalan kaki, mau tidak mau harus mengalah. Minggir seminggir-minggirnya dari jalan raya.

Waktu adalah salah satu alasan bagi para sopir untuk menancap gas sekencang-kencangnya dan sering mengambil lebih bagian jalan, karena rata-rata pukul 15.30 para sopir harus kembali ke titik pelabuhan.

Paket half/ one day trip ini menguntungkan perusahaan FB karena lalu lintas penyeberangan menjadi ramai dari atau ke NP-Bali daratan. Tanpa paket tersebut, intensitas penyeberangan tentu menjadi berkurang.

Di sisi lain, paket half/ one day trip ini berdampak kurang baik bagi perusahaan akomodasi penginapan di NP. Jika paket half/ one day ini menjadi tren, tentu akan mengurangi jumlah wisatawan yang akan menginap di Pulau NP. Hal ini akan berdampak kurang baik bagi perusahaan akomodasi penginapan. Jangan sampai tingkat kunjungan membludak, tetapi tingkat hunian penginapan di NP malah lenggang. Jadi lucu, kan?

Dalam konteks inilah, penting adanya pertemuan dan diskusi antara pihak pengusaha FB, travel agent, pengusaha akomodasi penginapan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Mereka sepatutnya duduk bersama-sama untuk mencari solusi (jalan tengah) agar semua pihak dapat menikmati pariwisata secara proposional.

Sebisa mungkin pihak satu tidak terlalu merugikan pihak lain. Sebaliknya, semua pihak sepatutnya saling mendukung, saling bekerja sama dan bergandengan tangan demi pariwisata NP yang berkesinambungan.

Read More

Kekeliruan Geografi Orang Nusa Penida?

Orang Nusa Penida Menyebut “ke Bali”, Kekeliruan Geografis Atau Merasa Tak Bagian dari Bali?

Oleh

I Ketut Serawan

Apa respon Anda jika ditanya “Pidan lakar ke Bali (kapan akan pergi ke Bali)?” Padahal, Anda berada di wilayah Bali. Anda mungkin bingung dan berpikir itu lucu, bukan? Akan tetapi, bagi masyarakat Nusa Penida (NP) pertanyaan itu sudah biasa diucapkan dari dulu hingga sekarang. Mereka merujuk nama Bali pada wilayah Bali daratan. Tidak terhitung Pulau Nusa Penida (Lembongan, Ceningan, dan Nusa Penida). Terus, NP masuk wilayah mana?

Ketika belum sekolah, saya tidak mempersoalan kasus ini. Gara-gara saya belajar IPS waktu SD (kira-kira) kelas VI, ditambah belajar geografi waktu SMP-SMA, saya menjadi bingung. Apa gerangan yang menyebabkan orang NP (terutama generasi tua) bertanya demikian.

Kesombongan akademik saya langsung muncul. Ya, mungkin karena banyak generasi tua di tempat saya (dulu) tidak mengenyam pendidikan. Pastilah mereka kurang mengerti tentang ilmu geografi khususnya masalah peta wilayah Bali. Begitu, kira-kira kesimpulan awal saya.

Akan tetapi, meskipun saya memiliki kesadaran geografi, tetap saja saya ikut-ikutan latah mengucapkan “ke Bali” jika balik ke rantauan (Gianyar). Seolah-olah saya sudah terkena latah yang amat akut. Sampai sekarang pun, otak bawah sadar saya merujuk Bali pada wilayah daratan di luar Pulau NP. Entah apa yang merasuki saya?

Pokoknya otomatis. Setiap saya pulang kampung dan akan balik ke rantuan, saya menyebutnya “ke Bali”. Saya tidak peduli, apakah konsep geografinya benar atau salah. Namun, begitulah jawaban paling simpel. Jawaban yang diulang secara turun-temurun. Ya, ke Bali. Entah ke Klungkung daratan, Gianyar, Denpasar dan lain-lainnya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan masyarakat NP terus mengalami peningkatan. Banyak generasi mudanya sudah mulai melek geografi. Pada konteks inilah, saya kadang-kadang merasa malu menyebut kata “ke Bali”. Di samping takut dosa, saya juga takut dicap kolot oleh generasi milenial. Maklumlah, anak-anak milenial kan terkenal dengan keberanian dan kekritisannya. Takutnya, saya dianggap sengaja menciptakan kesalahan (geografi) melegenda pada regenerasi NP. Menjadi dosa, kan?

Selain itu, saya semestinya malu ikut-ikutan dengan generasi tua. Masak sudah tamat kuliah (sarjana lagi),  tetapi kok tidak bisa menjadi teladan “bergeografi” yang baik. Nanti, pasti ilmu geografi saya akan digugat. Wah, celakalah saya!

Karena itu, saya berusaha (kadang-kadang) meluruskan kekeliruan geografi itu dengan kata “ngajanan”. Kata “ngajanan” berasal dari kata “kaja” (utara). Karena posisi geografi NP berada di sebelah selatan (agak tenggara) dari Bali daratan. Kata ini kurang begitu laku (tidak populer). Masih metaksu (sreg, berwibawa) menggunakan kata “ke Bali”.

Biasalah. Mungkin karena belum terbiasa. Butuh waktu dan perjuangan lebih untuk mempopulerkan kata “ngajanan”. Suatu saat, pasti generasi milenial akan memperbaiki kekeliruan geografi tersebut dengan kata “ngajanan”. Eh, rupanya saya keliru! Anak-anak milenial di lingkungan saya justru masih nyaman menggunakan kata “ke Bali” daripada “ngajanan”.

Lalu, otak saya bekerja seperti seorang profesor. Pura-pura berpikir keras untuk mencari jawaban, kenapa generasi milenial NP ketularan nyaman menggunakan kata “ke Bali”. Pertama, mungkin generasi milenial ikut arus. Pasalnya, dukungan lingkungan “ngajanan” masih terlalu sedikit. Sebaliknya, dukungan “ke Bali” masih kuat.

Kedua, mungkin kata “ke Bali” sangat simpel. Kata ini dapat merujuk kota atau desa yang berada di Bali daratan. Tak perlu harus detail tahu tentang nama kota atau desanya. “Kapan kamu balik ke Denpasar?” Eh, ternyata orang yang ditanya tinggalnya di Ubud. Malu, kan? Namun, jika kita bertanya kapan ke Bali. Maka, di daerah manapun di Bali daratan ia tinggal, pertanyaan itu bisa mewakili. Hemat dan tidak boros. Cukup mengatakan “ke Bali”, maka seluruh wilayah Bali daratan dapat terjangkau. Kayak iklan telkom, saja!

Bisa jadi faktor inilah yang menjadi pertimbangan leluhur NP dulu nyaman menggunakan kata “ke Bali”. Sekali lagi, mungkin saja. Akan tetapi, namanya seorang profesor, saya tetap saja tidak puas dengan asumsi tersebut.

Kalau memang karena faktor efisiensi, kenapa harus menggunakan kata “ke Bali”. Bukankah ada kata-kata alternatif yang sebenarnya dapat digunakan untuk menghindari kekeliruan geografi tersebut. “Ngajanan” salah satunya. Dilihat dari suku katanya sama, kan? Terdiri atas 3 suku kata. Pengucapannya juga sama-sama mudah. Lalu, kenapa harus menggunakan kata “ke Bali”? Bukankah itu terlalu arogan? Berani-beraninya tidak menyebut diri (NP) sebagai bagian dari Bali?

Kira-kira begitulah hantu-hantu pertanyaan yang berseliweran di kepala saya. Hantu yang membuat saya sering menjadi galau. Akhirnya, iseng-isenglah saya membuka google. Saya mencoba mencari histori tentang NP. Siapa tahu histori-histori yang saya baca menyimpan jawaban atas hantu-hantu pertanyaan tadi.

Saya mulai membaca pelan-pelan dan pura-pura intensif. Sampailah saya pada informasi bahwa dalam sebuah prasasti batu bertahun saka 835 (913 M) yang ditemukan di desa Blanjong, NP konon menjadi wilayah kekuasaan Dinasti Warmadewa pimpinan Raja Sri Wira Kesari Warmadewa. Kemudian, sejarawan Ida Bagus Sidemen mempertegas bahwa Kesari Warmadewa menggunakan NP sebagai simbol kemenangan atas musuhnya di Gurun–diyakini para ahli sebagai Lombok–yang tengah berkonflik dengan Bali (https://historia.id).

Lebih lanjut, sumber ini menjelaskan bahwa orang-orang dari Lombok (dulu) pernah membangun sebuah pemerintahan di NP. Namun, dapat ditundukan oleh Bali. Lalu, Bali segera menunjuk orang-orangnya menempati pemerintahan di NP. Digunakanlah pulau ini sebagai salah satu basis perdagangan daerah Bali hingga berlanjut pada abad ke-11. Salah satu bandar di Bali yang melayani pelayaran antara Bali dengan NP adalah Bandar Ujung di Desa Ujung Hayang, Karangasem.

Wah, saya semakin penasaran! Saya melanjutkan membaca pada paragraf berikutnya. Ketemulah saya dengan Prasasti Bali. Konon, dalam transkripsi Prasasti Bali yang diterbitkan Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas Indonesia ini terdapat informasi yang menyebutkan bahwa hingga dekade pertama abad ke-17, NP tetap menjadi penyangga perdagangan kerajaan-kerajaan di Bali.

Namun, ketika Bali dikuasai dinasti Kresna Kepakisan (abad ke-14), para penguasa NP mulai menunjukkan itikad memerdekakan diri. Beberapa sumber lokal (misalnya Lontar Sawangan) menyebutkan bahwa NP sempat mendirikan negeri merdeka pada permulaan abad ke-16. Di bawah pimpinan Ratu Sawang, NP membangun pusat pemerintahan di Bukit Mundi.

Mendengar kabar tersebut, Dalem Waturenggong mengirim pasukannya untuk menyerang Ratu Sawang. Dikomandoi Dukut Petak, laskar Bali berhasil menaklukan NP. Namun, pada pertengahan abad ke-17, NP kembali bergolak. Di bawah pimpinan I Dewa Bungkut, NP melakukan pemberontakan. Mereka menyerang pemerintahan Dalem Di Made asal kerajaan Gelgel Bali yang kekuasaannya mulai goyah di NP. Pemberontakan ini gagal karena kekuatannya masih lemah. Pasukan Ki Gusti Jelantik yang dikirim raja Bali pun dapat menguasai kembali NP.

Membaca histori tersebut, mulai ada titik terang di kepala saya. Jangan-jangan “ke Bali” merupakan spirit lampau orang NP. Spirit leluhur (para tetua) yang merasa merdeka atau keinginan kuat untuk tetap ingin merdeka, lepas dari wilayah Bali daratan.

Saya mencurigai bahwa spirit merdeka (masa lampau) itu terlalu kuat. “Ke Bali” merupakan acuan yang jelas kepada daerah (Bali daratan), di luar wilayah NP. Karena itulah, orang NP biasa menyebut “ke Bali” atau “ke Nusa”. Penyebutan ini mengindikasikan secara tegas bahwa di benak orang NP, wilayahnya sebagai satu kesatuan, terpisah dari teritorial Bali.

Apa dasarnya mengatakan orang NP memiliki spirit kemerdekaan yang kuat? Jawaban sederhana. Dari analisis kilasan sejarah di atas, masyarakat NP tidak pernah menerima tulus penaklukan dari raja-raja Bali. NP memang menjadi bagian Bali, khususnya Klungkung. Namun, ketertundukan itu disebabkan oleh cara-cara kekerasan, melalui adu senjata dan kekuatan pasukan. Artinya, mayarakat NP terpaksa takluk secara fisik. Akan tetapi, secara psikis mungkin mereka tak pernah tunduk atau tak mau mengakui bahwa NP berada dalam wilayah Bali.

Oleh karena itu, bisa jadi “ke Bali” merupakan simbol penolakan atas ketaklukan terhadap Bali. Masyarakat NP seolah-olah belum bisa menerima NP menjadi bagian dari (kerajaan) Bali. Masyarakat NP ingin mengatakan kepada dunia bahwa mereka (selamanya) tidak rela menjadi bagian dari Bali.

Begitulah, kira-kira analisis saya. Analisis yang cukup ngawur. Namun, setidaknya bisa meredam hantu-hantu pertanyaan di kepala saya. Sekali lagi, sebutan (konsep) “ke Bali” merupakan spirit masa lampau, spirit kerajaan, dan spirit kemerdekaan dari masyarakat NP.

Read More

Canda Rasis tentang Orang Nusa Penida

Teli Sempi Nyengket, Canda Rasis, dan Taruhan Inferior Orang Nusa Penida

Oleh

Ketut Serawan

Jika Anda, orang Nusa Penida (NP), pernah tinggal di Klungkung daratan pada tahun 90-an ke bawah, mungkin pernah diwalek dengan candaan “teli sempi nyengket”. Kalimat bermakna  “alat kelamin sapi (betina) tersangkut” ini merupakan plesetan dari kalimat aslinya yaitu “talin sampi nyangket” (tali sampi tersangkut). Kemudian, plesetan ini berkembang menjadi canda rasis untuk (maaf) merendahkan atau mengolok-olok orang NP di mata teman-teman Klungkung daratan.

Candaan tersebut mengalir begitu saja. Entah siapa yang menghembuskan pertama kali. Tahu-tahu berkembang estafet, dari generasi ke generasi. Mengusutnya secara tuntas, apalagi melakukan penelitian tentang silsilah canda tersebut akan menjadi tampak serius dan serem. Untungnya apa coba?

Ya, nggak ada. Di mana-mana canda rasis hanya berujung pada “unjuk rasa” antara superior (pihak yang membully) dan inferior (pihak yang dibully). Dalam konteks canda “teli sempi nyengket” juga demikian. Masyarakat Klungkung daratan merasa lebih superior dari segala lini. Misalnya, soal kedudukan politik, kemajuan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, orang-orang NP ditempatkan sebagai stereotip yang terisolir, tertinggal, miskin, pendidikan kurang, kolot, dan stigma negatif lainnya. Stigma ini berlangsung cukup lama dan sulit dihilangkan. Pasalnya, orang-orang NP kurang mampu mengambil peran-peran penting untuk meminimalisir image inferior itu. Salah satunya ialah sektor politik. Padahal, sektor ini sangat strategis dimanfaatkan untuk mengatur kebijakan publik, agar masyarakat NP dapat keluar dari citra rendahan itu.

Bagi masyarakat NP, sektor politik merupakan aspek yang efektif digunakan untuk mengatur kesenjangan rasis itu. Karena lewat politik, masyarakat NP dapat dibebaskan (diminimalisir) dari kebijakan rasis dan diskriminatif. Sayangnya, selama ini sistem politik (demokrasi) Klungkung tidak mendukung. Sistem perwakilan menyebabkan masyarakat NP tidak mampu berbuat banyak.

Klungkung hanya melahirkan bupati dan pejabat-pejabat strategis asal Klungkung daratan. Lalu dapat ditebak, kebijakannya tidak menguntungkan masyarakat NP. Diskriminasi tetap saja menghantui masyarakat NP. Mereka tetap bercongkol di zona inferior, dengan daya tawar politik yang sangat rendah.

Ketika demokrasi Klungkung mengalami kemajuan, salah satunya pemilihan bupati (pilkada) secara langsung (tahun 2007), masyarakat NP memiliki impian keluar dari belenggu rasisme yang melilitnya. Prof. Dr. Kinog (alm.) muncul menjadi calon bupati asal NP, bersaing melawan calon petahana, I Wayan Chandra.

Kondisi politik masyarakat NP mulai bergairah. Masyarakat NP dari berbagai kalangan muda dan tua mendadak melek politik. Sayangnya, di injury time muncul balon lain (asal NP) yakni Prof. Jinar sebagai pemecah belah suara di NP. Strategi ini diduga kuat hasil rekayasa calon petahana.

Akhirnya, Chandra sukses naik untuk kedua kalinya (dan sekaligus menjadi bupati pertama produk demokrasi langsung) di Klungkung. Chandra memimpin Klungkung (2007-2013), dengan berbagai kasus korupsi yang melilitnya dan berujung pada penjara di akhir masa jabatannya.

Suwirta Taruhan Inferior

Kesempatan kedua muncul, ketika I Nyoman Suwirta (asal NP) menjadi balon bupati tahun 2013. Ia bersaing ketat dengan tokoh berpengaruh asal puri (Klungkung). Untungnya, kalangan puri pecah menjadi dua. Puri mengusung dua balon bupati yang tak mau mengalah yakni Tjok Bagus dan Tjok Raka. Buntutnya, Suwirta menang. Ia mencatatkan dirinya sebagai bupati pertama asal NP di Klungkung.

Semenjak Suwirta menjadi orang nomor satu di Klungkung, ketajaman isu canda rasis “teli sempi nyengket” mulai meredup. Setidaknya, Suwirta dipandang sebagai ikon (bukti) bahwa orang NP memiliki kemampuan setara dengan masyarakat Klungkung daratan. Bahkan, dapat dikatakan melebihi kemampuan bupati-bupati (asal Klungkung daratan) sebelumnya.

Di bawah kepimpinan Suwirta, Kabupaten Klungkung yang kecil dan miskin berubah signifikan. Pembangunan dan termasuk tata pemerintahan mengalami kemajuan. Tidak hanya di Klungkung daratan, pembangunan berkembang pesat di Kecamatan NP terutama sektor pariwisatanya.

Era Suwirta, Klungkung tidak hanya dilirik oleh provinsi termasuk nasional. Terobosan-terobosan kebijakan politik yang dilakukan Suwirta (entah pencintraan/ tidak) setidaknya membuat Klungkung yang dulu tenggelam mencuat ke permukaan. Klungkung masuk peta politik yang diperhitungkan di Bali dan nasional.

Suwirta merupakan jawaban ganda atas keraguan masyarakat Klungkung daratan terhadap stereotip negatif yang melekat pada masyarakat NP. Pertama, dia mampu merobohkan  tembok rasisme yang begitu lama dan kuat. Kini, masyarakat NP memiliki derajat dan daya tawar politik yang sejajar serta tidak bisa diremehkan dalam kehidupan bermasyarakat di Klungkung.

Kedua, kesempatan menjadi bupati adalah ujian bagi Suwirta untuk membawa  dan menunjukkan representasi kualitas orang-orang NP. Dia merupakan juri kunci (sebagai) taruhan atas image inferior yang melekat pada masyarakat NP. Jika dia hanya mampu menjadi bupati minimal biasa saja (sama kualitasnya dengan bupati-bupati sebelumnya), maka masyarakat Klungkung daratan tidak akan respek terhadap orang NP.

Syukurnya, Suwirta sangat memahami perannya. Sebagai pionir, ia memang harus menunjukkan kualitasnya di atas rata-rata bupati asal Klungkung daratan. Ekspektasi itu dapat tercapai dengan mulus. Buktinya, selama memimpin satu periode, respon masyarakat Klungkung daratan terhadap kepimpinan Suwirta sangat baik.

Suwirta mampu menjadi bupati bukan hanya untuk orang NP, melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat Klungkung daratan. Inilah yang memuluskan Suwirta melenggang untuk kedua kalinya (2018-2023) menjadi bupati di Klungkung, dengan perolehan suara yang sangat telak dengan lawannya Tjokorda Bagus Oka-Ketut Mandia (Bagia).

Faktor kualitas inilah yang menguatkan bahwa orang-orang NP (sekarang) memang pantas disejajarkan (bahkan lebih) dengan masyarakat Klungkung daratan. Suwirta telah membuktikan bahwa orang NP (berikutnya) layak duduk untuk menyandang gelar bupati di Klungkung.

Suwirta menguatkan bahwa canda rasisme (teli sempi nyengket) sudah tidak relevan sekarang. Di samping taruhan kualitas bupati, NP juga mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi sekarang. Kemajuan ekonomi ini tidak lepas dari kebijakan pemda (Suwirta) yang pro masyarakat NP. Dialah yang memulai, menggali dan mengembangkan sektor pariwisata hingga melejit seperti sekarang.

Imbasnya dirasakan nyata oleh masyarakat NP. Sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur di NP mengalami perkembangan pesat belakangan ini. Kalau kita jujur, pencapaian ini tidak pernah ada pada era bupati-bupati sebelumnya. Suwirta mampu mendongkrak pariwisata bahkan melebihi pariwisata Klungkung daratan yang hanya mengandalkan objek Kerta Gosa dan Goa Lawah.

Sementara NP memiliki banyak titik-titik objek wisata menarik hingga berkelas internasional. Inilah yang menyebabkan jumlah kunjungan mencapai ratusan ribu per harinya. Jumlah kunjungan ini tentu berdampak signifikan terhadap pendapatan pemda Klungkung. Artinya, peran NP sangat dibutuhkan oleh pemda Klungkung sekarang.

Terlepas dari pro dan kontra, Klungkung dan khususnya masyarakat NP tentu tidak bisa melupakan peran penting Suwirta. Dialah yang meletakkan fondasi pariwisata, ekonomi masyarakat NP, dan PAD Klungkung.

Selain peran ketokohan, kasus rasisme atau inferior orang NP sudah kian tak relevan karena sistem demokrasi langsung. Semenjak berlaku sistem demokrasi langsung di Klungkung, orang-orang NP memiliki daya tawar politik cukup tinggi. Pasalnya, Kecamatan NP merupakan distrik yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Klungkung. Jadi, jika ingin memenangi kompetisi politik di Klungkung, maka jangan lagi meremehkan peran aktif politik masyarakat NP. Mereka harus menjadi prioritas. Artinya, masyarakat NP memiliki nilai penting dan menentukan dalam ajang perpolitikan di Klungkung.

Jika demikian adanya, buat apa lagi mengungkit-ngungkit eksistensi “teli sempi nyengket”. Karena sekarang, plesetan ini akan bermakna ganda. Mungkin menjadi celaan yang tetap ingin merendahkan atau semacam kesirikan atas kemajuan berbagai sektor kehidupan yang dicapai oleh masyarakat NP sekarang.

Read More

Krisis Air di Nusa Penida

Ulangan Sejarah Krisis Air di Nusa Penida

Oleh

I Ketut Serawan

Ketika pariwisata berkembang pesat di Nusa Penida (NP), keberadaan air bersih justru diambang krisis yang mengkhawatirkan. Wilayah paling lancar (barat), seminggu hampir 2-3 kali air PDAM milik pemda Klungkung ini harus mengalami kematian. Sedangkan wilayah ngadat (timur), air PDAM mengalami kematian hingga berbulan-bulan.Ya, ampun! Kondisi ini menyebabkan masyarakat Nusa Penida (terutama pemilik usaha akomodasi pariwisata) sering menjadi gusar. Akibatnya, hampir setiap hari pemda Klungkung (Bupati dan Dirut PDAM) diserang kritikan, cacian, dan bully dari para nitizen.

Namun, serangan para nitizen ini tidak serta merta membuat air mengalir lancar pada kran-kran masyarakat. Air tetap menunggu “dewasa ayu” untuk keluar dari mulut kran masyarakat. Sementara, kesehariannya lebih sering mengeluarkan angin, alias kosong. Masyarakat mengatakannya dengan sebutan keluar kentut. Gas yang tentu saja tidak berbau (ada-ada saja).

Entah kenapa, momen krisis air justru muncul beriringan dengan melejitnya pariwisata di Nusa Penida. Mungkin karena jumlah pelanggan airnya kian meningkat tajam. Pasalnya, pemanfaatan air tidak semata-mata untuk konsumsi rumahan. Belakangan, semakin banyak dimanfaatkan oleh kaum bisnisan, seperti penginapan, rumah makan, cuci motor, dan lain sebagainya. Ah, ini pasti logika murahan dan awam, kan? Kalau ingin tahu kepastiannya, ya, tentu pemda Klungkung (terutama pihak PDAM setempat) yang lebih persis mengerti kasus tersebut.

Tidak hanya di medsos, isu air selalu menjadi perbincangan publik baik di pasar, banjar, perkantoran dan lain sebagainya. Saking boomingnya, isu air bersih sering dijadikan dagelan-dagelan dan anekdot dalam berbagai kesempatan oleh masyarakat. Dagelan-dagelan yang tidak hanya menggelikan, tetapi sekaligus mengibur. Pasalnya, ketika masyarakat Nusa Penida dilanda krisis air bersih, PDAM Klungkung justru menerima penghargaan dari pusat. Hal yang paradoks, bukan?

Namun, ini kenyataan, lho! PDAM Tirta Mahottama Klungkung mendapat penghargaan TOP BUMD kategori operasional usaha terbaik nasional dari Bussiness News dan Asia Bussiness Research Center. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh ketua tim penyelenggara M. Lutfi Handayani kepada Dirut PDAM Klungkung, Nyoman Renin Suyasa, (Kamis, 3/ 5/ 2018) di gedung Kartini Kuningan, Jakarta Selatan (balipuspanews.com).

Penghargaan ini tentu mengganjal hati masyarakat Nusa Penida. Karena kinerja sesungguhnya belum dirasakan oleh masyarakat NP. Krisis air bersih tetap saja melanda NP secara berkelanjutan. Konon, beberapa masyarakat NP (wilayah timur) harus rela mengeluarkan isi kantong pribadi hingga mencapai jutaan rupiah per bulan hanya untuk membeli air bersih.

Sementara itu, PDAM seolah-olah kurang responsif. Hingga sekarang belum ada sosialisasi terobosan-terobosan, inovasi, dan solusi prediktif untuk memuluskan air bersih mengalir melalui kran-kran masyarakat. Akibatnya, rasa galau masyarakat terus mengambang. Mereka tidak tahu persis, entah sampai kapan krisis air akan berakhir di wilayah NP.

Air Bersih Sebelum Pariwisata

Dulu, sebelum pariwisata berkembang (tahun 200-an), air kran di Nusa Penida mengalir lancar setiap hari. Daerah-daerah yang dialiri air PDAM tidak pernah mengeluh. Mereka merasa aman-aman saja, karena sangat jarang mati.

Namun kini, keberadaan air bersih begitu berharga. Kondisi ini seperti mengulang masa kecil saya pada tahun 80-an. Masa ketika air PDAM belum menyentuh wilayah NP. Kala itu, masyarakat NP mengandalkan sumber air bersih dari cubang-cubang (sumur tadah hujan) milik pribadi.

Air bersih dari cubang ini biasanya difokuskan untuk keperluan minum dan memasak. Sementara untuk keperluan mandi, mencuci, memandikan ternak dan lain-lain biasanya menggunakan sumber air dari semer (sumur dari air bawah tanah).

 Keberadaan semer harus dekat dengan pantai/ lautan, dengan kondisi permukaan tanah yang datar (landai). Artinya, keadaan permukaan tanah itu harus serendah mungkin dari permukaan laut. Kondisi inilah yang menyebabkan air akan mudah muncul dari dalam tanah. Hanya saja, air akan terasa agak asin. Karena, air yang muncul dalam tanah itu mungkin bersumber dari air laut. Meski agak asin, tetapi kandungan garamnya tidak seutuh air laut.

Dari segi kepemilikan, semer dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, semer milik pribadi untuk konsumsi sendiri. Kedua, semer milik umum untuk kelompok (pengempon) tertentu. Semer pribadi biasanya dimiliki oleh orang-orang pesisir pantai. Sedangkan, semer umum dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di ketinggian (perbukitan). Dulu, para tetua mereka  bergotong-royong membangun semer, kemudian airnya dinikmati oleh generasi berikutnya.

Jika dilihat dari kadar airnya, semer juga dibedakan menjadi dua yaitu semer yang airnya asin dan tawar. Semer tawar inilah yang dikonsumsi (untuk minum dan masak) oleh masyarakat. Namun, keberadaan semer ini agak jauh dari laut dan lebih dalam. Ukurannya, saya tidak tahu persis. Dari contoh yang ada, misalnya Semer Gamat Teben, jaraknya dari laut tidak lebih dari satu km. Dalamnya, berkisaran 15 m ke atas, sedangkan semer air asin tidak lebih dari 5 m.

Awalnya, keberadaan semer (asin maupun tawar) menjadi tumpuan utama ketika masyarakat belum memiliki sumur tadah hujan. Masyarakat sangat bergantung pada air yang ada di semer. Mereka harus menyediakan waktu setiap hari untuk mengambil air (warga di tempat saya menyebutnya dengan istilah kayeh) di semer. Biasanya,  setiap dini hari yaitu pukul 03.00-04.00, dalam kondisi yang gelap gulita dan medan jalan yang terjal.

Begitu warga bisa membuat cubang sendiri, frekuensi aktivitas kayeh mulai berkurang. Dalam stok air yang aman, mereka bahkan tidak melakukan aktivitas kayeh ke semer air tawar. Sedangkan, untuk memberi minum dan memandikan sapi-sapi tetap seperti biasa (sekali dalam dua hari).

Kemudian, tahun 80-an, beberapa daerah di wilayah NP mendapat bantuan bak penampungan air dari pemerintah. Kondisi ini membuat aktivitas kayeh semakin sepi, kecuali yang dekat dengan lokasi semer. Semer-semer makin kehilangan pengempon atau massa.

Namun demikian, ketika musim kemarau berkepanjangan, yang tak bisa ditebak ujungnya, masyarakat tetap merasa was-was. Seringkali, stok air cubang dan bak penampungan pemerintah kering kerontang. Dalam situasi beginilah, saya ingat masyarakat di daerah saya mengadakan ritual memohon hujan. Ritual ini dilakukan setiap tahun, tidak hanya karena krisis stok air cubang, tetapi berkaitan pula dengan kegiatan bercocok tanam palawija di kampung saya.

Seingat saya, pasca ritual memohon hujan, selang beberapa hari atau minggu, hujan pasti turun di kampung saya. Gaung tradisi ritual memohon hujan ini berlangsung hingga saya tamat SMA (tahun 1998). Ketika air PDAM masuk-masuk ke kampung saya (tahun 200-an), gaungnya kian memudar.

Orang-orang mulai tak peduli dengan ritual ini. Masyarakat perlahan-lahan putus hubungan dengan semer-semer. Bak-bak penampungan air milik pemerintah roboh, tak terurus. Bahkan, cubang di rumah pun dibiarkan terbengkelai. Segala keperluan berkaitan dengan air sepenuhnya diakomodir oleh air kran, mulai dari masak, mencuci, mandi, dan termasuk keperluan ternak. Untuk keperluan minum, masyarakat beralih ke air mineral kemasan. Namun, ada pula beberapa masyarakat masih mengkonsumsi air tadah hujan dengan cara dimasak terlebih dahulu.

Sekarang, ketika ketergantungan masyarakat telanjur total kepada PDAM, air bersih justru mengalami krisis di NP. Untuk mengantisipasi persoalan ini, pemda Klungkung mewacanakan akan mengecek desa-desa yang belum terjangkau air bersih di NP, dengan menggunakan teknik geolistrik. Rencananya, pemda akan membuat beberapa titik sumur bor (nusabali.com).

Pemda juga meminta PDAM Klungkung melakukan inventarisir, menyelesaikan perencanaan dan biaya yang diperlukan untuk merealisasikan 100 persen air bersih bagi masyarakat Nusa Penida. Setelah berkantor selama kurang lebih dua minggu, Dirut PDAM Klungkung (Renin Suyasa) berencana melakukan pemasangan pipa induk dengan diameter 6 inchi dari Batumulapan sampai Desa Suana. Kemudian, dilanjutkan dengan pemasangan pipa GWI 2 inchi sepanjang 700 meter di Dusun Pengaud untuk suplay air dari mata air Guyangan. Sambungan ini untuk pelayanan di zona Karangsari dan Suana yang bersumber dari mata air Penida dengan kapasitas debit yang belum maksimal. 

Setelah pemasangan pipa tersebut, Renin Suyasa berencana melakukan identifikasi sambungan rumah (SR) yang terpasang. Selanjutnya, uji coba pengaliran air (news.beritabali.com).

Wacana dan rencana ini tentu tidak main-main, karena pemda Klungkung berharap dapat mewujudkan 100 persen air bagi masyarakat NP pada tahun 2020. Sebuah optimisme yang pantas kita dukung dan patut diberi acungi jempol.

Namun, sebagai sebuah wacana dan rencana, masyarakat NP diharapkan untuk bersabar. Sambil menunggu realisasinya, masyarakat NP tentu harus kreatif dalam mengatasi krisis air bersih. Sebab, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda.

Karena itu, gagasan masyarakat untuk memanfaatkan cubang patut kita dukung. Belakangan, beberapa masyarakat sudah merevitalisasi cubang untuk dimanfaatkan tidak hanya sebagai keperluan minum, tetapi untuk mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Langkah konkret ini merupakan bentuk responsif masyarakat atas ketakberdayaan PDAM untuk memenuhi keperluan sehari-hari  masyarakat terhadap air.

Meski demikian, kita tetap berdoa dan berharap pemda Klungkung dapat segera merealisasikan rencana-rencananya untuk mencapai target yang diharapkan. Semoga penghargaan TOP BUMND menjadi pemantik bagi PDAM Klungkung untuk bekerja lebih optimal, sehingga kasus air bersih di NP dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

 Sekarang, masyarakat NP sedang menunggu, sambil diganggu halusinasi tentang cubang-cubang, semer-semer, dan ritual memohon hujan—bukan ritual menurunkan Dirut PDAM, ya. Ngawur (bercanda dikit, ya). Yeeh…semoga semua pihak insaf, ya!

Read More