Minggu, 10 November 2019


Pariwisata Nusa Penida,
Menggeser Perspektif Ternak Kaki Empat Menjadi Roda Empat
Oleh
I Ketut Serawan

         
Foto: Tribunnews.com

Tidak hanya perubahan fisik, perkembangan industri pariwisata juga mengubah perspektif hidup masyarakat secara radikal. Kasus inilah yang dialami masyarakat Nusa Penida sekarang. Sejumlah paradigma yang mapan awalnya, tiba-tiba bergeser menjadi runtuh dan ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Salah satu contoh konkret yang paling kontekstual (menonjol) untuk menjelaskan kasus ini ialah soal longsornya perspektif beternak kaki empat (sapi)ke roda empat (mobil).

Dulu (di bawah tahun 90-an), masyarakat Nusa Penida menjadikan aktivitas beternak kaki empat (sapi) sebagai kewajiban. Pelakunya mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Karena itu, semua generasi tahun 90-an ke bawah sangat detail memahami bagaimana mengurus sapi. Mereka sangat paham tentang cara memandikan dan memberi minum sapi di cubang-cubang atau ceruk-ceruk batu kapur. Pun memahami bagaimana mencari atau memberi makan sapi, mengikat tali sapi, dan termasuk menggembalakan sapi.

Bagi anak-anak dan remaja, aktivitas beternak sapi merupakan rutinitas yang lebih rutin dari kegiatan sekolah. Pagi, siang, dan sore adalah kewajiban bagi mereka untuk mengadakan pakan sapi, tanpa mengenal kondisi cuaca dan hari libur. Sementara, waktu bermain dan bersosialisasi dimanfaatkan di sela-sela kewajiban mencari makanan sapi dan belajar.

Jumlah sapi yang dipelihara biasanya bervariasi antara warga satu dengan yang lainnya. Umumnya, jumlah ternak ini disesuaikan dengan ketersediaan makanan yang ada pada ladang yang dimiliki warga. Pasalnya, sumber makanan sapi-sapi di Nusa Penida sepenuhnya berasal dari tumbuhan-tumbuhan di ladang (tanpa campuran pakan instan). Karena itulah, biasanya sapi akan tampak gemuk (berbobot) ketika memasuki musim penghujan. Logikanya, pada musim ini ketersediaan sumber makanan menjadi lebih berlimpah, terutama keberadaan rumput liar, pohon pisang, daun gamal, dan tanaman jagung.

Sebaliknya, musim kemarau menjadi kecemasan bagi para peternak sebab keberadaan makanan terbatas. Apalagi jika kemarau panjang, biasanya warga menyambung nyawa ternak dengan daun ketela pohon, daun gamal dan kulitnya. Jika habis, maka warga memberi makan sapi dengan daun bunut, daun nangka, dan daun kelapa (slepan).

Bagi warga Nusa Penida, beternak sapi dianggap sebagai tabungan hidup. Sapi adalah aset tahunan untuk mengantisipasi keperluan (biaya) bersifat dadakan dan prediktif dalam jumlah yang besar. Misalnya, biaya pendidikan (sekolah), biaya membangun/ renovasi rumah, modal berbisnis, biaya bermasyarakat (biaya peturunan), biaya ritual upakara (ngaben, potong gigi) dan lain sebagainya.

Aset sapi menjadi andalan utama untuk mengantisipasi kompleksitas biaya hidup, ketika sektor agraris menjadi tumpuan di wilayah Nusa Penida. Karena hasil pertanian tanah tandus (batu kapur) di Nusa Penida tidak dapat memberikan pendapatan atau finansial yang menjanjikan. Biasanya, hasil pertanian bumi Nusa Penida digunakan sebagai konsumsi sehari-hari. Jagung, ketela pohon, kacang-kacangan, dan buah-buahan diprioritaskan untuk memenuhi dapur harian. Jika jumlahnya mengalami kelebihan, baru dapat dijual untuk membeli keperluan harian lainnya.

Sektor agraris Nusa Penida mengalami masa kejayaan yang begitu panjang karena berbagai faktor. Pertama, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Nusa Penida rendah. Tahun 80-an dan 90-an, gelombang urbanisasi masyarakat Nusa Penida ke kota Bali seberang begitu tinggi. Rata-rata para urban ini berpendidikan SD. Sisanya, tidak tamat dan banyak yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Mereka menyebar menjadi pembantu rumah tangga (perempuan), sedangkan laki-laki menjadi buruh perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan mental kemajuan masyarakat menjadi terpuruk. Mereka tak memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan, karena mental “meburuh” (kerja kasar dan rendahan) telanjur begitu kuat.

Kedua, pembangunan infrastruktur di Nusa Penida tidak pernah digarap secara optimal. Hal ini disebabkan oleh wilayah pemda Klungkung yang kecil, miskin PAD, dan ditambah mental stakeholder yang miskin pula. Akibatnya, Nusa Penida lama terbengkalai menjadi daerah terisolir. Fasilitas jalan utama kecil penuh ukiran (alias rusak). Pembangunan transportasi laut sebagai jalur penting untuk memudahkan kran kelancaran ekonomi tersumbat, karena tak ada aliran dana dari pemda. Pasokan air bersih mengandalkan sumur-sumur tadah hujan warga masing-masing. Listrik hanya bisa menjangkau daerah-daerah tertentu (tidak merata).

Ketiga, faktor geografis juga memicu Nusa Penida menjadi daerah terbelakang. Dibutuhkan dana yang besar untuk membangun daerah Nusa Penida. Pasalnya, kondisi geografis yang terpisah lautan menyebabkan operasional pembangunan menjadi membengkak (tinggi). Di satu sisi, PAD Klungkung sangat minim. Maka, tak ada pilihan, kecuali membiarkan Nusa Penida menjadi terisolir berlarut-larut.

Sama halnya dengan pilihan pekerjaan masyarakatnya. Pilihan sektor agrarislah yang paling luas dan kuat pada zaman itu. Inilah yang menjebak masyarakat Nusa Penida menjadi nyaman bekerja di sektor pertanian dan salah satunya beternak kaki empat (sapi).

Runtuhnya Sektor Agraris

Memasuki akhir tahun 2013, sektor agraris Nusa Penida mulai mengalami tanda-tanda oleng. Momen ini ditandai dengan naiknya orang dari Nusa Penida (I Nyoman Suwirta) sebagai bupati di Klungkung tahun 2013. Sebagai  orang pertama asal Nusa Penida yang menduduki singgasana kursi Bupati di Klungkung, Suwirta langsung menggenjot sektor pariwisata di pulau ini. Lobi-lobi dan langkah-langkah promosi dari pihak pemda dan swasta (mulai dari tingkat daerah, nasional maupun internasional) ampuh menggaet para wisatawan datang ke Nusa Penida.

Dalam 4 tahun belakangan, sektor pariwisata Nusa Penida langsung berkembang pesat. Akibatnya, regenerasi peternak sapi terus meredup. Pelan tapi pasti kian kehilangan pendukungnya. Sebaliknya, para generasi milenial yang peka dengan perubahan itu langsung merespon dengan cepat. Mereka menjual sapi-sapinya sebagai modal (DP) atau sebagai pelunasan pembelian mobil.

Para generasi milenial sadar bahwa pekerjaan ternak sapi membuat laju ekonomi bergerak lambat. Beternak sapi dianggap tidak responsif mendongkrak pendapatan di tengah kompleksitas kebutuhan sekarang. Karena itu, para generasi milenial berlomba-lomba menggantungkan tali kaki empat. Mereka berlomba-lomba khusus atau belajar menyetir untuk mengembalakan roda empatnya di jalanan—menjemput para wisatawan di titik-titik pelabuhan, mengangkutnya di atas jalanan terjal nan berkelok-kelok, lalu melepasnya ke objek wisata di Nusa Penida.

Berbeda dengan sapi, beternak roda empat dapat mendatangkan penghasilan yang sangat menjanjikan. Rata-rata perhari dapat meraup penghasilan Rp 500.000 (sebagai sopir, pemilik mobil, dan sekaligus guide). Sebagai pelaku driver saja, dapat meraup uang aman berkisar Rp 200.000 perhari. Belum terhitung jika mengambil paket tirta yatra, minimal Rp 600.000 pasti masuk ke kantong per harinya. Sebuah gambaran penghasilan yang tentu jauh berbeda dengan beternak kaki empat.

Kesempatan ini membuat kalangan generasi tahun 70a-an dan 80-an juga ikut  tergiur. Mereka, yang semula sebagai eks rantauan di Bali daratan (seberang), turut angkat koper, pulang kampung menikmati manisnya pariwisata di Nusa Penida. Mereka merupakan generasi pioner perantauan di tanah Bali seberang. Generasi yang tak bisa bertahan dengan sektor agraris (dan beternak sapi) pada zamannya, lalu memilih hijrah dan merantau ke Bali seberang.

Jumlahnya tidak sedikit. Dari tahun 70-an dan puncaknya (tahun 80-an, 90-an, 200-an), orang-orang Nusa Penida memilih merantau di Bali seberang dengan dua alasan penting yakni bersekolah dan mencari pekerjaan/ bekerja. Bahkan, bermula dari sekolah/ kuliah lalu sekaligus bekerja hingga berumah tangga di Bali seberang. Begitu juga dengan yang murni mencari pekerjaan. Mereka bekerja, lalu berumah tangga, dan kemudian menatap di rantauan. Inilah yang menyebabkan populasi masyarakat Nusa Penida menjadi berkurang signifikan di Nusa Penida.

Akhirnya, momen pariwisata menggiring beberapa generasi perantau kembali ke kampung asalnya. Namun, kepulangannya tidak untuk menjalankan masa lalunya sebagai peternak kaki empat (sapi). Mereka tidak lagi mengembalakan sapi-sapi di ladang datar atau perbukitan, tetapi mengembalakan roda empat di jalanan hitam nan keras.

Inilah perspektif baru, produk dari industri pariwisata. Perspektif yang tidak dapat ditolak, karena zaman terus bergerak. Bergerak untuk menggilas kaki empat, lalu mengangkat kejayaan ternak roda empat.

Menyoal Attitude Wisatawan di Nusa Penida:
Dari Drama Komplain, Abai, Bengkung Hingga Isu Moratorium
oleh 
I Ketut Serawan

Foto: www.kompasiana.com

Hampir semua pelaku pariwisata pernah mengalami komplain dari customernya (tamu/ wisatawan). Biasanya, para tamu komplain karena merasa dirugikan atau mendapat servis yang kurang optimal. Hal ini wajar saja, asalkan sesuai dengan kenyataan. Namun, apa jadinya jika komplain sengaja diciptakan oleh tamu (tertentu) lalu menimpa Anda?
Kasus inilah yang kerapkali dialami oleh pelaku pariwisata di Pulau Nusa Penida. Di penghujung tagihan (akan Check out), ada wisatawan (asing) tiba-tiba melontarkan amarahnya karena kehilangan uang di kamar penginapan. Lalu, si tamu menyemprotkan amarahnya kepada karyawan penginapan (villa) hingga kepada pemiliknya (owner). Ia menuduh lingkungan penginapan tidak aman, dihuni orang-orang dengan attitude yang kurang baik, hingga berkesimpulan penginapan tersebut tidak layak untuk dioperasikan lagi.
Tidak cukup sampai di sini, ia juga mencoba menarik perhatian tamu lain dengan cara meningkatkan akting marahnya secara profesional. Ekspresi muka, kata-kata yang dilontarkan, dan gesture tubuhnya meyakinkan bahwa si tamu benar-benar telah menjadi korban kemalingan.
Kondisi ini membuat karyawan dan owner villa tertegun. Bengong harus berbuat apa, kecuali cuma tertunduk lesu, sambil mendengarkan, menonton akting si tamu dan sesekali melontarkan kata maaf. Namun, kata-kata maaf tidak memiliki kekuatan karena tidak dapat meredakan amarah si tamu. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh si tamu untuk memenuhi akal bulusnya, yakni misi gratis.
Bermodalkan akting dan pressure, si tamu tidak perlu berkeringat untuk membayar sepeser pun. Padahal, kasus kehilangan merupakan murni rekayasa. Rekayasa komplain untuk mendapatkan penginapan gratis, makan gratis, mandi gratis dan bersantai gratis. Selain minta gratisan, ada pula tamu memaksa (minta) ganti rugi berupa uang kepada pihak penginapan.
Walaupun tidak banyak, tipekal tamu-tamu model ini nyata adanya. Model attitude tamu yang tak terpuji. Tipekal yang mengedepankan cara-cara culas (menipu, berbohong), berlagak preman, dan aji mumpung. Menurut Denham ada tiga tipe pelanggan yang melakukan komplain. Pertama, active complainers, yang memahami haknya, asertif, percaya diri, dan tahu persis cara menyampaikan komplain. Mereka cenderung menginformasikan dan mencari solusi atas setiap komplain yang mereka rasakan, sehingga kita berpeluang melakukan perbaikan dan memuaskan mereka. Kedua, inactive complainers, yang lebih suka menyampaikan keluhan kepada orang lain daripada langsung kepada perusahaan yang bersangkutan. Namun, cenderung langsung berganti pemasok dan tidak pernah kembali lagi ke perusahaan yang mengecewakan mereka. Ketiga, hyperactive complainers,  yang selalu komplain terhadap apa pun (chronic complainers), yang kadang kala berlaku kasar dan agresif. Mereka hampir tidak mungkin dipuaskan karena tujuan komplainnya lebih dilatarbelakangi keinginan untuk mencari untung (https://hosteko.com/blog/tipe-tipe-pelanggan-yang-komplain).
Terkait mencari untung, ada pula tamu (wisatawan) yang bermain dengan ancaman “senjata”review buruk. Mereka menawar (memaksa) harga penginapan dengan sangat murah (di bawah harga standar). Kalau tidak dipenuhi, maka mereka mengancam akan membuat review yang buruk terhadap penginapan tersebut. Ancaman review buruk ini cukup ampuh membuat pemilik penginapan menjadi takut dan khawatir. Terbukti, beberapa penginapan sudah cukup banyak menjadi korban dari si tamu.
Perilaku-perilaku aji mumpung dari si tamu patut diwaspadai, disikapi, dan dicarikan solusinya oleh pelaku pariwisata. Kalau tidak, sangat mungkin akan dijadikan inspirasi oleh tamu yang berattitude kurang baik untuk berlibur di Nusa Penida. Tamu-tamu model seperti ini bukannya mendatangkan keuntungan, tetapi malah membuat para pelaku pariwisata menjadi buntung.
Belum lagi, perilaku-perilaku buruk tamu yang lainnya, misalnya dalam hal menyewa transportasi (roda dua). Kasus ini paling rentan dan paling banyak dijumpai di Nusa Penida. Si tamu menyewa sepeda motor, tetapi kurang bertanggung jawab. Jika motor dianggap kurang nyaman, mengalami kerusakan, maka mereka tidak segan-segan untuk meninggalkan begitu saja. Entah memarkir sembarangan di pinggir jalan atau dibuang di tegalan/ ladang atau jurang. Pun jika motor mengalami kerusakan (lecet) akibat dijatuhkan si penyewa, maka tidak ada istilah ganti rugi. Semua dibebani kepada pemilik atau pihak yang menyewakan.

Attitude, Kecelakaan, dan Moratorium
Kasus-kasus kecelakaan yang menimpa beberapa tamu di Nusa Penida juga tidak lepas dari attitude tamu yang kurang baik. Kasus kecelakaan dalam diving misalnya. Beberapa tamu yang tenggelam dalam aktivitas diving, banyak dipicu oleh attitude  negatif tersebut. Pada umumnya, mereka tidak mematuhi regulasi dan imbauan dari pemandunya. Si tamu sering bengkung, hanya mengikuti keinginannya sendiri.
Begitu juga dengan kasus selfie yang berujung maut di beberapa objek wisata di Nusa Penida (seperti di Devil Tears-Lembongan, Pantai Angel Billabong-Nusa Penida, Tebing Dream Beach-Lembongan, dll.). Semua bermula dari attitude kurang baik dari si tamu. Padahal, larangan-larangan dan regulasi di areal objek sudah ada baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian, dipertegas lagi oleh pemandu wisata. Toh, pelanggaran-pelanggaran tetap saja terjadi pada mereka (tamu) yang memiliki perilaku kurang baik.
Selain faktor attitude, kekurangkesiapan pemda setempat juga menjadi pemicu lainnya. Selama ini, belum ada tim juru selamat khusus dari pemda Klungkung untuk mengantisipasi kasus kecelakaan di lokasi objek wisata. Nihilnya “tim juru selamat khusus” ini, membuat kecelakaan tamu di lokasi wisata menjadi semakin riskan.
Jika tidak segera dicarikan solusinya, maka ke depan akan mengancam kelangsungan eksistensi industri pariwisata di Nusa Penida. Tumpukan-tumpukan kasus kecelakaan ini nantinya akan menganggu kenyamanan tamu berwisata ke Nusa Penida. Padahal, kenyaman merupakan faktor utama yang menentukan nyawa industri pariwisata. Karena itu, tidak salah jika Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali kemarin sempat mengancam isu moratorium. Sesungguhnya, isu moratorium tersebut merupakan rambu-rambu bahwa keselamatan tamu di Nusa Penida harus terjamin.
Namun demikian, harus disadari bahwa jaminan keselamatan tidak boleh hanya dibebankan kepada pihak eksternal (pemerintah, insfrastruktur, dan lain sebagainya). Pada beberapa kasus kecelakaan tamu, yang berujung maut di Pulau Nusa Penida, justru dominan bersumber dari faktor internal yakni attitude si tamu. Si tamu lebih mengutamakan syahwat kesenangannya, lalu mengindahkan regulasi yang ada.
Kasus attitude  tamu ini merupakan persoalan serius. Persoalan yang harus diatasi untuk meminimalisir kasus kecelakaan di objek wisata. Karena itulah, pentingnya mengedepankan sikap kooperatif antara pihak wisatawan dengan pihak yang berwenang (pemandu, penanggung jawab). Sebisa mungkin, para pemandu melakukan pendekatan (kompromi, briefing) dengan wisatawan yang bengkung, sambil memantaunya dengan cermat. Jika terjadi pelanggaran, pemandu jangan segan-segan untuk mengingatkan. Bahkan bila diperlukan, pemandu dapat bertindak tegas terhadap wisatawan tersebut.
Komproni-kompromi terhadap para wisatawan yang berattitude kurang baik itu, sangat urgen. Sikap kompromi ini tidak hanya bermanfaat untuk menyelamatkan diri wisatawan, tetapi juga bermanfaat untuk menyelamatkan nasib pelaku pariwisata, dan terutama kelangsungan industri pariwisata di Nusa Penida. Dari sikap komproni inilah, kita berharap cerita kecelakaan wisatawan di Nusa Penida kian dapat diminilisir, sehingga mimpi buruk moratorium (dari sang eksukutor HPI Bali) tak lagi menjadi hantu jalanan.





Tentang Penulis
Description: C:\Users\Win\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20160612_142232.jpg
I Ketut Serawan, S.Pd. adalah guru bahasa dan sastra Indonesia di SMP Cipta Dharma Denpasar.
HP, WA, Telegram          : 081338584553.
Facebook                            :  Ketut Serawan.
Alamat email                    : wanwansolusion@gmail.com



Senin, 16 September 2019


Legenda Pasih Uug (Broken Beach), Alarm Leluhur yang Tak Pernah Tidur
Oleh
I Ketut Serawan

Berwisata ke Pulau Nusa Penida tidak menjadi lengkap tanpa menikmati objek Pasih Uug (PU). Objek yang berlokasi di belahan barat Pulau Nusa Penida (Sompang) ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan objek-objek wisata lainnya. Ia tidak hanya memiliki pesona alam yang eksotis, tetapi juga menyimpan legenda (cerita) visioner, yang tidak dimiliki oleh objek-objek wisata lainnya. Legenda visioner yang tak pernah tidur, karena selalu kontekstual dengan dinamika kehidupan masyarakat Nusa Penida.
Bahkan dalam konteks sekarang, ketika kehidupan pariwisata kian melejit di Pulau Nusa Penida, eksistensi legenda Pasih Uug menjadi sangat penting. Legenda ini seolah-olah terjaga dan bangkit. Bangkit menjadi “alarm leluhur” bagi masyarakat Nusa Penida. Alarm agar kita senantiasa menjaga keharmonisan dengan lingkungan (alam).
Pesan harmonisasi itu tercermin dari kasus disharmonisasi dalam peristiwa legenda Pasih Uug. Legenda PU membeberkan tentang kebohongan warga demi kepuasan perut semata. Konon dulu, areal Pasih Uug merupakan sebuah perkampungan. Suatu hari, masyarakat setempat mendapat berkah yaitu seekor ular besar yang terjebak dalam perkampungan. Kemudian, ular itu ditangkap dan dibunuh beramai-ramai. Dagingnya, dimasak dengan berbagai olahan. Kenikmatan daging ular itulah yang membingkai warga dalam sebuah pesta. Anak-anak, remaja, dewasa hingga kakek-nenek berkumpul dalam satu tempat. Berpesta pora untuk melampiaskan syahwat perutnya.
Namun, pesta syahwat perut itu tidak berlangsung lama. Kerumunan pesta pora mendadak terganggu oleh kehadiran seorang kakek. Ia menanyakan jejak seekor ular raksasa di kampung itu. Namun, tak satu pun warga menjawab dengan jujur keberadan ular yang dimaksud. Padahal, ular sudah disantap secara massal oleh para warga.
Karena merasa sangsi, sang kakek pun menguji kejujuran warga dengan sebatang lidi. Ia menancapkan sebatang lidi di atas permukaan tanah. Selanjutnya, para warga diminta untuk mencabuti lidi itu. Sebuah tantangan yang dianggap remeh oleh para warga. Mereka berebutan mencabuti lidi itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, sang kakek mencabuti lidi tersebut seorang diri dengan mudah. Bersamaan dengan itu, lubang bekas tancapan lidi mengeluarkan air. Para warga menjadi panik dan kaget, karena semakin lama, kian deras dan besar, hingga menenggelamkan perkampungan itu. 

Relevansi Legenda Pasih Uug
          Legenda Pasih Uug mengajarkan kita tiga hal penting yang berkolerasi erat. Pertama, soal eksploitasi alam yang berorientasi kepada perut. Kasus (korban) eksploitasi ini melekat pada ular besar. Ular merupakan representasi dari alam, yang mesti dijaga kelangsungan hidupnya. Namun, warga tidak menyadari hal itu. Mereka lebih memilih mengeksploitasi ular (alam) secara masif untuk perut generasi pada zamannya. Mereka tidak memikirkan kelangsungan hidup regenerasi berikutnya. Karena itu, mereka memilih membunuh ular itu, lalu mengolah dan menghidangkannya untuk memanjakan perut.
            Kedua, soal religiusitas manusia yang rendah. Pada masyarakat yang “perut-isme” (orientasi perut), nilai relegi cenderung diabaikan. Rasa empati, rasa cinta, welas asih dan kejujuran menjadi kurang penting. Sebaliknya, kepuasan duniawi (orientasi perut) merupakan kebutuhan prioritas yang segera dan harus terlampiaskan, meskipun pemenuhannya sering berlawanan dengan moral (berbohong). Tindakan inilah yang tergambar dalam legenda PU. Ujian daging ular adalah pembuktian betapa nilai relegiusitas warga sangat rendah. Mereka tergoda untuk menikmati dagingnya secara membabi buta. Daging yang sebetulnya bukan menjadi haknya (bukan peliharaan warga). Parahnya, para warga tidak pernah mengakui tindakannya. “Perut-isme” membuat warga khilaf, gelap, dan kehilangan kebijaksanaan. Mereka hanya mampu melihat secara terang soal “lapar” dan “kenyang”.
            Ketiga, melanggar kearifan lokal Bali yakni tri hita karana (parhyangan-hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan-hubungan sesama manusia, dan palemahan-hubungan manusia dengan lingkungan/ alam). Eksploitasi ular (simbol alam) merupakan kegagalan manusia dalam menjaga keharmonisan dengan alam. Kegagalan ini berimbas kepada kearifan lokal Bali lain yaitu karmaphala (hukum sebab-akibat). Perbuatan (karma) yang kurang baik, pasti mendapat hasil (pahala) yang kurang baik. Sebaliknya, perbuatan yang baik, pasti mendapatkan hasil (dampak) yang baik pula.
            Aspek lingkungan, relegiusitas, dan kearifan lokal dalam legenda PU merupakan cermin masa lampau. Cermin yang pantas dipakai masuluh oleh masyarakat Nusa Penida sekarang agar dapat menjaga harmonisasi dengan parhyangan, pawongan, dan terutama palemahan--dengan cara meningkatkan kepedulian lingkungan, relegiusitas, dan kearifan lokal ke-Bali-an kita. Nilai-nilai kehidupan ini harus dijadikan fondasi mengingat “ular pariwisata” sudah berada di tengah perkampungan Pulau Nusa Penida.
            Lalu, bagaimana kita menyikapi “daging ular pariwisata” itu? Apakah kita akan membunuh dan menyantap dagingnya secara masif untuk memenuhi nafsu liar perut kita (“pariwisata perut”). Atau kita jaga, pelihara, dan nikmati seperlunya agar berkembang secara berkelanjutan dengan konsep “pariwisata otak”? Terserah. Masing-masing akan memiliki konsekuensi. “Pariwisata perut” akan membuat masyarakat berebut secara masif daging pariwisata untuk kepentingan (kenyang) sesaat. Kita akan berpesta dan mabuk mengeksploitasi alam. Lalu, tibalah sang kakek (simbol waktu) akan mencabut lidi itu dan menenggelamkan semuanya.
Sebaliknya, “pariwisata otak” akan membuat kita bijak dan visioner  menikmati seperlunya, sambil tetap menjaga perkembangan dan kelangsungan hidupnya. Inilah pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh para leluhur kita lewat legenda PU. Pesan ini menandakan bahwa para leluhur kita (dulu) hidup dari tatanan masyarakat yang visioner. Mereka sudah memiliki wawasan lingkungan jauh sebelum pakar lingkungan dan LSM-LSM lingkungan berjamuran seperti sekarang. Bahkan, mungkin jauh sebelum konsep tri hita karana membumi di Bali.
Artinya, legenda PU diciptakan dengan penuh pertimbangan dan kematangan. Ia merupakan alarm, yang bunyinya akhir-akhir ini semakin terdengar kencang. Sangat kencang di tengah serbuan pariwisata yang sporadis (belum tertata rapi) di Pulau Nusa Penida.  Apalagi mengingat pariwisata Nusa Penida mengandalkan basis alam yaitu pantai, laut, dan perbukitan.
Sumber-sumber potensial tersebut harus dijaga dengan kesadaran lingkungan, relegiusitas, dan kearifan lokal. Dalam konteks inilah, gagasan legenda PU menjadi penting untuk terus diinterpretasikan dari perspektif zamannya (sekarang). Mungkin dalam tren sekarang, dapat menjadi cikal bakal konsep ekowisata.
Konsep ekowisata tidak hanya mementingkan tentang kelestarian alam (konservasi alam), termasuk memberdayakan masyarakat setempat dan melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan. Konservasi alam adalah pelestarian alam agar memiliki nilai guna yang tinggi di masyarakat. Nilai guna pada konservasi alam dapat menjadikan lingkungan tersebut sebagai penghasil devisa bagi suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat lokal berkaitan dengan keharusan masyarakat setempat (yang tinggal di sekitar kawasan lingkungan tempat wisata) mendapatkan pekerjaan yang merupakan dampak bagi lingkungan tempat wisata tersebut. Sementara itu, kesadaran lingkungan hidup bermakna memperhatikan ulah masyarakat setempat dan ulah pengunjung. Keduanya harus sama-sama memperhatikan keindahan lingkungan tempat wisata (https://dosengeografi.com/pengertian-ekowisata/).
Konsep ekowisata akan membangun kesadaran lingkungan warga sekitar dan pengunjung agar memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi sehingga kelestarian lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Apabila masyarakat sekitar dan pengunjung tidak memperhatikan lingkungan sekitar tempat wisata maka yang terjadi adalah ketidakmampuan lingkungan dalam beradaptasi secara fisik. Kedua, membentuk pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah sehingga menciptakan hasrat untuk berkunjung kembali. Ketiga, menghargai keyakinan spiritual daerah tempat wisata sehingga pengunjung dapat menjaga sopan santun dan tata krama dalam bertamu sebagai bentuk menghargai keyakinan spiritual daerah sekitar tempat wisata.
Mengingat basis daya tarik Pulau Nusa Penida pada pesona alam, barangkali sangat cocok dikembangkan menjadi pariwisata berkarakter ekowisata, sambil mengedukasi warga setempat secara bertahap. Edukasi ini dimaksudkan agar rata-rata kualitas SDM dan kesadaran lingkungan warga setempat dapat terus meningkat signifikan.
Di samping itu, Pulau Nusa Penida tampaknya juga memenuhi kriteria sebagai pengembangan ekowisata. Daerah yang biasa dijadikan kawasan ekowisata, baik di luar negeri maupun dalam negeri ialah (1) daerah atau wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan pemanfaatan berdasarkan rencana pengelolaan pada kawasan seperti Taman Wisata Pegunungan, Taman Wisata Danau, Taman Wisata Pantai, atau Taman Wisata Laut, (2) daerah atau zona pemanfaatan pada Kawasan Taman Nasional seperti Kebun Raya Bogor, Hutan Lindung, Cagar Alam, atau Hutan Raya, dan (3) daerah pemanfaatan untuk Wisata Berburu berdasarkan rencana pengelolaan Kawasan Taman Perburuan (https://studipariwisata.com/analisis/ecotourism-pariwisata-berwawasan-lingkungan/).
Jadi, ekowisata merupakan pariwisata yang “ber-periketuhanan”, berperikemanusiaan, dan “ber-perikelingkungan”. Konsep idealis ini sebetulnya sudah lama membiru bersama laut legenda Pasih Uug. Dan bersama debur ombak, legenda PU selalu membawa pesan perdamaian lingkungan. Kalau kita tidak bisa menangkap filosofis pesan itu, dan malah mengeksploitasi alam secara tak bermoral, maka sang kakek (tokoh legenda PU) sebagai simbol waktu akan siap mencabut lidi karmaphala itu. (Penulis adalah guru swasta di SMP Cipta Dharma Denpasar)

Pariwisata Nusa Penida:
Antara Broken Beach dan Broken-Broken Lainnya

Oleh
I Ketut Serawan

                                                                                              Foto: https://backpackerjakarta.com

            Sektor pariwisata di Pulau Nusa Penida kini kian melejit. Sejumlah penduduk lokal-asli (yang semula rantauan di berbagai daerah), semakin sering bolak-balik mengurus kepentingan bisnis pariwisata di tanah Nusa. Sementara, yang memiliki spekulasi tinggi sudah memilih pulang kampung dan menetap di pulau ini. Para spekulan ini berasal dari berbagai kalangan seperti sopir, tukang instalasi listrik, guide, pengusaha akomodasi pariwisata dan lain sebagainya. Kehadiran para pelaku-pelaku (rantauan) ini secara sistematis juga menstimulus kecepatan warga lainnya berkompetisi di dunia perakomodasian. Akibatnya, laju sumringah warga menjadi tidak sebanding dengan kesiapan infrastruktur yang ada di Nusa Penida.
            Semakin hari eksistensi akomodasi pariwisata (hotel, hostel, resort, cottage, villa, dll) makin bertambah pesat. Kehadiran transportasi juga kian bertambah signifikan. Tukang-tukang bangunan menyerbu Nusa Penida. Sebaliknya, infrastruktur pendukung seperti jalan, lampu penerangan jalan, rumah sakit, air bersih, listrik semakin keteteran. Kondisi ini menyebabkan Pemda Klungkung terus berjibaku menggenjot pembangunan infrastruktur di Pulau Nusa Penida.
Selama ini, Pemda Klungkung sudah berusaha maksimal memuluskan (hotmix) jalan secara bertahap, bukan pelebaran. Karena potensi pelebaran jalan utama masih sangat terkendala dengan berbagai faktor klasik. Akibatnya, jalanan yang sempit plus rusak pinggir kiri/ kanan, tak mampu mengakomodir jumlah kendaraan yang ada. Jumlah kendaraan dipastikan akan terus mengalami peningkatan mengingat jumlah kunjungan wisatawan juga bertambah. Pada tahun 2018, jumlah realisasi kunjungan wisatawan mencapai 253.472 orang per hari dari target semula 343.979. Pada tahun 2019, pemda Klungkung menargetkan hingga 543.979 (radarbali.jawapost.com). Angka-angka ini  menyebabkan cerita macet bukan lagi monopoli kota metropolitan, melainkan bagian dari Nusa Penida. Kondisi real ini dapat dilihat ketika jam-jam penjemputan tamu dari pelabuhan menuju objek-objek wisata di Nusa Penida. Begitu juga sebaliknya.
Waktu antar-jemput tamu merupakan kekuasaan musiman dari para sopir atas badan jalan di Nusa Penida. Mereka, para sopir travel atau personal menjadi penguasa tunggal. Hegemoni ini (terutama) dimiliki oleh para sopir yang mengantar dengan sistem paket tour sehari. Mereka (para sopir) harus berpacu dengan waktu agar sesuai dengan jam balik speed boat dari Nusa menuju Bali daratan. Alasan deadline, sering membuat beberapa sopir (tidak semua sopir) mengabaikan “moral berkendaraan” di jalan. Mereka sering mengabaikan keselamatan pejalan kaki dan pengendara lain (terutama pengendara sepeda motor). Cukup banyak komplin masyarakat yang diunggah di medsos terhadap ulah para sopir itu. Mulai dari “memakan” jalan secara sepihak, menyerempet, hingga menimbulkan kecelakaan.
Namun, komplin-komplin masyarakat tidak memiliki kekuatan mengubah mental berkendara para sopir.  Karena alasan on time dan “dewa dolar”, mungkin jauh lebih berharga daripada keselamatan orang lain. Kondisi ini seolah-olah sudah menjadi ikon maaf “broken lain” di Nusa Penida, selain Broken Beach. Dua broken yang tentu saja bertolak belakang.

Broken Beach dan Broken-broken lainnya
Broken Beach menimbulkan pesona alam, menjadi magnet para wisatawan, dan menciptakan klangenan (rindu). Sebaliknya, “broken sopir” justru menimbulkan ketaknyamanan tidak hanya bagi para wisatawan, pun penduduk setempat. Kita berharap model broken ini tidak berkembang dan menjadi parasit pariwisata di Nusa Penida. Karena sebagai daerah yang baru berkembang, broken-broken yang lainnya masih membayang-banyangi pulau ini. Misalnya, rumah sakit, listrik, air bersih hingga kini masih saja menjadi broken lain di dunia perpariwisataan Nusa Penida.
Hingga kini eksistensi rumah sakit setempat masih belum memadai. Tidak hanya minim secara sarana dan prasarana fisik, termasuk sumber daya manusianya (tenaga medis). Listrik yang sering padam (hanya mengandalkan listrik PLN) dan air PDAM yang kembang kempis juga menjadi catatan broken lainnya. Menyehatkan broken-broken infrastruktur fisik ini tentu tidak segampang kita duga. Pasalnya, orientasi anggaran masih mengandalkan APBD Klungkung, yang meskipun belakangan ini sudah mengalami peningkatan seratus persen.
Pemda Klungkung mengklaim bahwa kenaikan PAD 100% persen dapat tercapai dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, melalui empat komponen utama yaitu pajak daerah, pajak retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan komponen lain-lain PAD yang sah (Tribunnews.com). Pada tahun 2017 di tahun keempat kepemimpinan Bupati Suwirta, PAD Kabupaten Klungkung menunjukkan angka senilai Rp 153,37 miliar, meningkat sebesar 127,5% dari tahun awal kepemimpinan Bupati Suwirta. Perlu diketahui pada tahun 2013, PAD Klungkung hanya sebesar Rp 67,4 miliar.
Terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah, dari sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida saja pada 2016 berhasil meraup penghasilan sekitar Rp 17,2 miliar (sumber pendapatan berasal dari Pajak Hotel Rp 6,6 miliar, Pajak Restoran Rp 7,4 miliar, Pajak Hiburan Rp 104,3 juta, Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Rp 186 juta, dan pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Rp 2,8 miliar). Pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 21 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp 25,8 miliar pada tahun 2018 (sumber: Antara).
Anggaran ini secara bertahap digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya di Nusa Penida, masing-masing sekitar Rp 95,4 miliar (2016), sekitar Rp 46,8 miliar (2017), dan 2018 sekitar Rp 38,1 miliar.
Sayangnya, kerja keras pemda Klungkung ini sering kurang mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Faktanya, minimnya infrastruktur ini sering memicu munculnya sensitivitas terutama dari kalangan pelaku dan praktisi pariwisata. Karena mereka merasa dirugikan. Rugi secara keuangan dan tentu saja menerima komplin dari para tamu. Oleh karena itu, broken listrik, jalan, dan air PDAM paling sering menghiasi dunia medsos. Bahkan, tak tanggung-tanggung komplin langsung menyerang personal bupati, bukan instansi terkait. Seolah-olah bupati adalah manusia superior. Yang simsimsalabin dapat memecahkan segala persoalan.
Komplin-komplin langsung ke bupati, mungkin bagian dari broken lainnya yaitu broken birokrasi. Anggota dewan (DPRD Klungkung) seolah-olah dikangkangi. Kita tentu berharap keluhan atau persoalan masyarakat dapat diakomodir atau disalurkan lewat anggota dewan, terutama anggota dewan yang berasal dari Nusa Penida. Mereka (sebenarnya) tentu lebih memahami kondisi konkret (karakter alam, karakter manusia, regulasi, dsb) daerah yang diwakilkannya. Kita tentu berharap anggota dewan lebih pro aktif tidak hanya ketika perlu suara masyarakat. Namun, justru ketika mereka menjadi anggota dewan, mesti lebih aktif turun ke tengah masyarakat untuk mendengar, melihat, dan menjemput masalah di lapangan.
Masalah broken lain ialah ekowisata terutama soal sampah plastik. Kasus sampah plastik menjadi masalah klasik di Nusa Penida. Rendahnya edukasi dan mental masyarakat tentang ekowisata membuat sampah plastik menjadi kasus krusial. Kasus ini sangat potensial mengancam perkembangan dan keberlangsungan pariwisata di Nusa Penida.
Padahal, keberlangsungan pariwisata Nusa Penida merupakan harga mati. Dambaan semua masyarakat Nusa Penida, termasuk masyarakat Klungkung daratan. Oleh karena itu, tidak ada cara jitu selain meminimalisir “broken-broken lain” baik broken mental (karakter) maupun broken fisik (infrastruktur). Pemerintah dan masyarakat mesti bersinergi untuk saling memahami posisi secara proposional. Kasus retribusi untuk wisatawan per Juli 2019 lalu dari pemda Klungkung adalah kebijakan yang pro untuk meminalisir broken-broken fisik. Tentu realitasnya akan ditunggu oleh masyarakat.
Begitu juga dengan upaya pengolahan sampah dengan inovasi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) yang diluncurkan pemda Klungkung merupakan solusi kuratif yang pantas diacungi jempol. Di samping itu, kerja sama masyarakat dengan pemda, kecamatan, desa, desa pakraman  juga penting dalam memerangi sampah palstik. Kerja sama itu diharapkan bersifat edukatif secara ketat lewat konkret regulasi formal. Regulasi formal (pemerintah) ini, kemudian diturunkan ke dalam bentuk awig-awig, sehingga dapat menyentuh (mengedukasi) mulai dari keluarga, banjar, desa pekraman dan masyarakat yang lebih luas. Jika diterapkan dengan konsisten, bukan tidak mungkin sampah plastik dapat diperangi (diminimalisir) secara perlahan-lahan.
Terobosan lain pemda Klungkung yang pantas diapresiasi sekarang ialah menjadikan Kepulauan Nusa Penida sebagai predikat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Status ini dapat ditafsirkan bahwa beban biaya infrastruktur di Kepulauan Nusa Penida juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Momen ini sudah dimanfaatkan oleh pemda bekerja sama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) untuk mengusulkan lima proyek ke pemerintah pusat yaitu jembatan baru penghubung Nusa Ceningan dan Lembongan, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), jalan lingkar, tanggul pengamanan pantai dan pelabuhan segi tiga emas yang berlokasi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Dusun Sampalan, Desa Batununggul, dan Bias Munjul Nusa Ceningan (Sosiawan/balipost).
Sambil menunggu realisasi dari berbagai arah, pemda dan masyarakat harus terus mulat sarira. Kedua belah pihak mesti saling instrospeksi diri, responsif dan bertindak konkret untuk kemajuan dan keberlangsungan pariwisata di natah Dukuh Jumpungan, Nusa Penida. Biarkan Broken Beach menjadi broken selamanya (permanen). Namun, broken-broken lain harus terus dikaji, dianalisa, dan dibenahi sehingga pariwisata di Nusa Penida tidak menjadi broken. (Penulis adalah guru swasta di SMP Cipta Dharma Denpasar)